Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam memberantas aksi premanisme. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya yang digelar di Bale Pakuan, Gedung Pakuan Bandung, Jumat (16/5/2025).
“Premanisme tidak boleh diberi ruang di tengah masyarakat. Kami sepenuhnya mendukung langkah tegas yang diambil oleh Pemprov Jabar bersama Polda Jabar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga,” tegas Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, Pemkab Bogor telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme melalui Surat Keputusan Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025. Satgas ini difungsikan untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” tambah Rudy.
Ia juga menyinggung keberhasilan penindakan terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh Polres Bogor sebagai salah satu hasil kerja konkret Satgas di wilayahnya. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan pandangannya soal pentingnya membangun karakter dan ketertiban di masyarakat. Ia menilai lemahnya penegakan aturan telah menjadi pemicu lahirnya persoalan sosial di kalangan remaja, termasuk maraknya geng motor dan kekerasan.
“Anak-anak kecil dibiarkan naik motor, bikin geng, posting di Instagram, lalu berkelahi. Ini semua dimulai dari ketidakberanian kita menegakkan aturan. Saya dulu bahkan kasih bonus pada petugas lalu lintas yang berani menindak anak-anak,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur semata. “Kalau hanya bangun jalan dan jembatan, terlalu mudah. Tantangan sesungguhnya adalah membangun manusia karakter, budaya, dan masa depan mereka,” kata dia.
Ia juga menjelaskan rencana strategis Pemprov Jabar untuk membentuk sistem keamanan terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sistem ini diharapkan mampu menekan premanisme dan memberikan kepastian rasa aman bagi dunia usaha. “Investasi butuh rasa aman. Tapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, pendidikan dan kesiapan kerja generasi muda juga akan ditingkatkan melalui pelatihan semi-militer bagi lulusan SMA. “Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi-militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan adalah kunci terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita bersepakat bahwa dalam membangun, perlu adanya keamanan dan ketertiban. Dan bersyukur, sekarang Pak Gubernur dan jajarannya bukan hanya menjadi objek, tapi juga sekaligus menjadi subjek dalam upaya ini,” kata Irjen Karyoto.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Ia menegaskan bahwa koordinasi harus dijalankan bukan hanya dalam situasi tenang, tetapi terutama dalam kondisi darurat. “Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Kapolda juga menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan. “Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu. Kapan pun dan di mana pun,” pungkasnya.
