Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung peluncuran Program Sekolah Rakyat. Adapun program Sekolah Rakyat telah menjadi inisiatif prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan yang memadukan kurikulum formal, pendidikan karakter, serta penguatan keterampilan hidup. Sekolah ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas, baik karena faktor geografis maupun ekonomi.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menyampaikan Pemkab Bogor siap menyukseskan program tersebut. Menurutnya, program ini menjadi terobosan besar dalam sektor pendidikan yang dinanti masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang inklusif, merata, dan terjangkau,” ujar Jaro Ade dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).
Hal ini disampaikannya pada acara pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026, di Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong, Senin (14/7). Acara dibuka Menteri Sosial, Saifullah Yusuf serentak secara virtual di 100 titik di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Jaro Ade menjelaskan berdasarkan data statistik Pemkab Bogor, hampir seluruh wilayah di kabupaten ini masih memerlukan tambahan fasilitas pendidikan yang layak, terutama untuk masyarakat di pelosok.
“Kami percaya Sekolah Rakyat adalah langkah besar yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan,” jelasnya.
Jaro Ade menambahkan, ke depan, pemerintah akan mengupayakan kebutuhan seperti fasilitas fisik, sarana-prasarana pendukung, dan penguatan kelembagaan akan diupayakan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami optimistis keberadaan Sekolah Rakyat akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan prinsip utama Sekolah Rakyat tidak boleh ada bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Untuk menjamin hal ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta sejumlah lembaga lainnya untuk melakukan pendampingan dan mitigasi risiko sejak awal.
“Saat ini, terdapat 63 titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, dan sebanyak 37 titik tambahan ditargetkan mulai berjalan pada akhir Juli 2025. Setiap sekolah melalui proses asesmen oleh tim teknis sebelum dinyatakan siap menjalankan proses belajar-mengajar,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menerangkan status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan pun telah ditetapkan sejak awal, dengan dukungan dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh guru juga telah mengikuti pembekalan, termasuk pelatihan modul ajar berbasis Learning Management System (LMS) yang disiapkan oleh Kementerian Agama.
“Semua guru telah mendapat pelatihan, termasuk penggunaan LMS dan modul pembelajaran yang sangat membantu. Untuk pendidikan karakter, seluruh guru berasal dari Kementerian Agama dan melayani semua agama,” ungkapnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Gus Ipul menegaskan dalam masa awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat juga menerapkan masa pengenalan lingkungan belajar yang lebih panjang dibandingkan sekolah formal. Hal ini mengingat seluruh komponen guru, siswa, dan tenaga pendukung merupakan elemen baru. Setelah masa orientasi, kegiatan pembelajaran reguler baru dimulai.
“Sekolah Rakyat ini adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada rakyat. Ke depan, masih banyak yang perlu disempurnakan, namun hari ini kita sudah menapaki pijakan yang kokoh berkat kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BPS, Perwakilan Bappenas, Wakil Bupati Bogor, Kepala Dinas Sosial dan jajaran Pemkab Bogor.
