Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) merespons positif langkah sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang mulai membuka kembali izin kegiatan study tour sekolah. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberanian kepala daerah mengambil sikap berbeda dari larangan yang masih diberlakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Koordinator P3JB, Herdis Subarja menyatakan, langkah tersebut perlu diikuti dengan dasar hukum yang jelas agar tak menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi sekolah maupun pelaku usaha pariwisata.
“Langkah para kepala daerah di Jabar yang berbeda kebijakan dengan memperbolehkan kegiatan study tour ini juga semestinya dilengkapi dengan surat keputusan kepala daerah masing-masing, agar ini menjadi rujukan dan dasar kebijakan formal bagi sekolah-sekolah yang ada di daerahnya dan juga bagi para pelaku usaha sektor pariwisatanya,” ujar Herdis, Senin (28/7/2025).
Menurut Herdis, surat keputusan tersebut perlu mencantumkan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan study tour. Termasuk di dalamnya ketentuan untuk pihak sekolah, komite sekolah, serta pelaku usaha yang menjadi mitra kegiatan.
P3JB, lanjut Herdis, siap memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi teknis mengenai prasyarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai bagian dari komitmen P3JB untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan keselamatan peserta study tour.
“Kami berupaya juga membantu para stakeholder dalam kegiatan study tour sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya, terlebih untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik dan keselamatan para peserta study tour dalam kegiatannya,” tegasnya.
Herdis juga mendorong agar kepala daerah lain di Jabar segera mengikuti langkah serupa. Namun demikian, ia mengingatkan perlunya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan study tour agar ke depan tidak menimbulkan polemik seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kami berharap semoga para kepala daerah lainnya di wilayah Jawa Barat dapat segera mengikuti langkah-langkah kepala daerah yang telah memperbolehkan kegiatan study tour sekolah di wilayahnya,” ungkapnya.
“Namun kami juga minta agar kegiatan tersebut sebelumnya dilakukan perbaikan tata caranya, supaya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti biaya yang terlalu membebani orang tua siswa, sikap diskriminatif dari sekolah, serta penyedia jasa yang tidak memenuhi standar pelayanan dan keselamatan,” tutup Herdis.
