Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 yang akan dimulai Senin, 14 Juli 2025. Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengaku tidak ada pemberitahuan resmi soal pelibatan aparat dalam pelaksanaan MPLS. Karenanya Ono meminta Komisi V untuk mengawasi jalannya MPLS.
“Memang DPRD Jabar dan juga Komisi V pun tidak diinformasikan, tetapi saya setuju terkait dengan program tersebut,” ujar Ono, Sabtu (12/7/2025).
Meski mendukung, Ono menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan MPLS tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
“Komisi V harus memantau bagaimana pelaksanaan MPLS dan juga memastikan aturan yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu berjalan baik, bahwa MPLS tersebut harus menghadirkan ramah anak. Jangan sampai ada perploncoan atau kekerasan verbal atau psikis,” ungkapnya.
Ono menyambut baik keterlibatan TNI/Polri di sekolah, khususnya karena langkah tersebut dinilai lebih positif dibandingkan program siswa masuk barak militer yang sempat menjadi polemik.
“Program siswa masuk barak militer itu kan banyak menabrak aturan perundang-undangan dan juga memakan banyak biaya yang cukup tinggi,” tuturnya.
Ia juga menilai bahwa pelibatan aparat keamanan dalam MPLS sejalan dengan aturan tentang sekolah khusus yang memperbolehkan kehadiran pendidik nonformal.
“Bisa dari dokter, psikolog, aparat penegak hukum TNI/Polri bahkan Jaksa untuk memberikan materi bela negara atau wawasan kebangsaan dan juga kedisiplinan,” pungkasnya.
