Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membolehkan pemerintah daerah (pemda) kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Namun hal itu sepertinya masih belum akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tetap meminta pemerintah, pejabat baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk menggelar kegiatan maupun rapat di kantor masing-masing. “Terkait kebijakan dibolehkannya kembali Pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada,” kata Dedi, Kamis (12/6/2025).
“Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai,” sambungnya.
Dedi menegaskan, Pemprov Jabar telah mengefisienkan anggaran yang dianggap tidak terlalu penting untuk dialokasikan kegiatan lainnya. Dia menuturkan, beberapa kebutuhan dasar di Jabar hanya bisa dipenuhi jika pemerintah efisien.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Utang BPJS kita masih Rp300 miliar lebih, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien,” tuturnya.
Karena itu, Dedi dengan tegas meminta pemerintah daerah untuk tetap menjalankan kegiatan seperti sebelumnya dan tidak menggelar rapat di hotel maupun restoran. “Jadi saya sebagai Gubernur Jabar meminta ke seluruh bupati dan wali kota, kita tetap menjalankan pemerintahan dengan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” tandasnya.
