Jakarta –
Kasus bunuh diri seorang siswa di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga karena tidak memiliki uang untuk membeli buku dan pena, kembali menggugah perhatian publik. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual, tetapi menjadi cermin persoalan yang lebih besar.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Indonesia saat ini menempati urutan tertinggi kasus bunuh diri anak di kawasan Asia Tenggara. Fakta ini mempertegas persoalan kesehatan mental anak sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus di Ngada. Menurutnya, hak dasar anak atas pendidikan seharusnya tidak boleh terhambat oleh persoalan ekonomi.
“Kami sangat prihatin. Anak seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan, termasuk fasilitas dasar penunjang belajar. Ketika hak tersebut tidak terpenuhi, dampaknya bisa sangat serius bagi kondisi psikologis anak,” beber Diyah dikutip dari, Sabtu (14/2/2026).
KPAI menilai situasi ini tidak bisa lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Diperlukan langkah luar biasa dan kolaborasi semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah.
Diyah menekankan kasus di Ngada tidak bisa semata-mata dilihat sebagai dampak kemiskinan. Ada faktor lain yang perlu ditelusuri lebih dalam.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Memang anak ini tidak mampu membeli buku dan pena. Namun, kami juga melihat kemungkinan faktor pengasuhan karena orang tua tidak berada di samping anak. Selain itu, perlu didalami apakah anak juga mengalami bullying di sekolah karena belum memiliki perlengkapan belajar,” katanya.
Data yang dihimpun KPAI menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada 2023 tercatat 46 kasus bunuh diri anak, kemudian 43 kasus pada 2024, dan 26 kasus sepanjang 2025. Memasuki awal 2026 saja, sudah terdapat tiga laporan, termasuk kejadian di Ngada.
“Ini tidak bisa kita normalisasi. Secara garis besar Indonesia berada pada kondisi yang darurat anak mengakhiri hidup,” tegasnya.
Berdasarkan catatan KPAI, perundungan atau bullying menjadi faktor dominan yang mendorong anak mengambil keputusan ekstrem tersebut. Selain itu, pola pengasuhan, tekanan ekonomi, pengaruh game online, serta persoalan asmara juga turut berkontribusi.
“Kami berharap masyarakat juga tidak menganggap remeh sinyal-sinyal krisis psikologis pada anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Diyah.
