Kabar mengkhawatirkan kembali melanda Jawa Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan data bahwa Jabar menempati posisi tertinggi aktivitas judi online (judol) secara nasional, baik dari jumlah pemain maupun total nilai transaksi.
PPATK merinci 2.638.849 warga Jabar terlibat dalam praktik judol. Nilai deposit yang berputar tercatat mencapai Rp5,97 triliun, dengan frekuensi transaksi menembus 44,9 juta kali sepanjang tahun 2024.
Dalam paparannya, PPAT menyatakan, Kabupaten Bogor menjadi episentrum terbesar dengan 321.589 pemain, disusul Kabupaten Bandung 182.450 pemain, Kabupaten Karawang 176.808 pemain, Kabupaten Sukabumi 171.429 pemain, dan Kabupaten Bekasi 168.316 pemain.
Sementara Kota Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan teknologi di Jawa Barat, menyumbang 151.366 pemain, di atas Cianjur dengan 140.127 pemain, Kabupaten Garut 133.801 pemain, Kota Bekasi 125.243 pemain dan Kabupaten Tasikmalaya 101.697 pemain.
Lalu di tingkat kecamatan, Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak, yakni mencapai 23.975 pemain. Disusul Cimanggis 18.845 pemain, Cibinong pemain 18.497 pemain, Bekasi Utara 16.422 pemain, hingga Pancoran Mas 16.418 pemain.
Kondisi ini tentu tak luput mendapat sorotan. Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari menantang, Pemprov Jabar agar lebih menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah judol yang telah menjamur di masyarakat.
“Kami di Fraksi PPP sudah berulang kali menyatakan kalau Jawa Barat ini dalam kondisi darurat judi online. Nah selama ini, langkah pemerintah daerah, terutama Pemprov Jawa Barat, belum terlihat serius terutama mengedukasi ke masyarakat soal bahaya judi online ini,” katanya saat berbincang dengan infoJabar, Sabtu (15/11/2025).
Zaini memandang, pemerintah memang sudah melakukan langkah pencegahan judol dengan mengedukasi ke masyarakat. Meski kemudian angka aktivitas judi online itu mengalami penurunan pada 2025, namun menurutnya jumlah secara keseluruhan aktivitas itu masih terbilang mengkhawatirkan.
“Gubernur, bupati atau walikota melalui Dinas Pendidikan, harus menjadi pilar unggul dalam memberantas judi online ini. Termasuk tentunya, pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Sejumlah hal yang Zaini soroti pentingnya materi pengikisan judi online disisipkan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tingkat pelajar. Usulan ini setidaknya bisa memberikan edukasi kepada generasi muda supaya tidak terlibat aktivitas judol ataupun berniat coba-coba.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Kemudian, dari sisi edukasi keuangan, sektor perbankan setidaknya kata Zaini bisa jadi faktor yang vital untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia pun berharap Pemprov Jabar bisa menunjukkan keseriusan supaya fenomena mengkhawatirkan ini bisa terus ditekan.
“Komitmen stakeholder harus lebih kuat. Intinya, kondisi darurat judi online di Jabar ini tidak bisa dipandang sebelah mata, harus ada keseriusan supaya nantinya tidak ada warga yang dirugikan,” pungkasnya.
“Kami di Fraksi PPP sudah berulang kali menyatakan kalau Jawa Barat ini dalam kondisi darurat judi online. Nah selama ini, langkah pemerintah daerah, terutama Pemprov Jawa Barat, belum terlihat serius terutama mengedukasi ke masyarakat soal bahaya judi online ini,” katanya saat berbincang dengan infoJabar, Sabtu (15/11/2025).
Zaini memandang, pemerintah memang sudah melakukan langkah pencegahan judol dengan mengedukasi ke masyarakat. Meski kemudian angka aktivitas judi online itu mengalami penurunan pada 2025, namun menurutnya jumlah secara keseluruhan aktivitas itu masih terbilang mengkhawatirkan.
“Gubernur, bupati atau walikota melalui Dinas Pendidikan, harus menjadi pilar unggul dalam memberantas judi online ini. Termasuk tentunya, pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Sejumlah hal yang Zaini soroti pentingnya materi pengikisan judi online disisipkan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tingkat pelajar. Usulan ini setidaknya bisa memberikan edukasi kepada generasi muda supaya tidak terlibat aktivitas judol ataupun berniat coba-coba.
Kemudian, dari sisi edukasi keuangan, sektor perbankan setidaknya kata Zaini bisa jadi faktor yang vital untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia pun berharap Pemprov Jabar bisa menunjukkan keseriusan supaya fenomena mengkhawatirkan ini bisa terus ditekan.
“Komitmen stakeholder harus lebih kuat. Intinya, kondisi darurat judi online di Jabar ini tidak bisa dipandang sebelah mata, harus ada keseriusan supaya nantinya tidak ada warga yang dirugikan,” pungkasnya.
