Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menambah jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 orang menuai kritik dari DPRD Jawa Barat.
Salah satu suara penolakan datang dari Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan yang menilai kebijakan tersebut bukan solusi ideal untuk menyelesaikan persoalan daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat. Iwan menekankan, membangun ruang kelas baru (RKB) atau unit sekolah baru (USB) akan jauh lebih efektif. Selain menjaga kualitas pembelajaran, pendekatan ini dinilai lebih strategis dalam mencegah anak putus sekolah.
“Lebih baik menambah ruang kelas baru yang maksimal diisi sekitar 35-36 atau 37 siswa atau unit sekolah baru itu lebih baik,” tegas Iwan dalam keterangan resmi DPRD Jabar, Kamis (17/7/2025).
Kritik ini muncul di tengah polemik yang semakin ramai dibicarakan, menyusul kondisi memprihatinkan sejumlah sekolah swasta yang kekurangan siswa baru. Salah satunya menimpa SMA dan SMK Taman Siswa Bandung.
Penambahan rombel di sekolah negeri menurut Iwan diyakini menjadi pemicu utama kondisi sepinya pendaftar di sekolah swasta. “Iya memang akan berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta. Mereka (sekolah swasta) pastinya hanya akan menerima limpahan murid dari yang tidak diterima di sekolah negeri dengan jumlah yang sedikit,” ujarnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Sekolah swasta kan sangat berharap dapat limpahan murid dari yang tidak bisa masuk sekolah negeri,” sambungnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perluasan daya tampung sekolah negeri, tetapi juga memberi dukungan nyata kepada sekolah swasta, termasuk dalam bentuk subsidi atau beasiswa untuk siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Jabar menyiapkan beasiswa pendidikan bagi siswa atau siswi yang kurang mampu dan tidak diterima di sekolah negeri sehingga ada win-win solution dari masalah ini,” tutup Iwan.
