Pekan ini Kabupaten Sukabumi diramaikan kabar tentang kisah seorang kepala desa dan istrinya yang menjaminkan STNK mobil pribadinya hingga SIM demi menyelamatkan nyawa warganya yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit.
Sosok itu adalah Heri Suryana, Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Di media sosial, ia lebih dikenal sebagai Jaro Midun.
Minggu malam, 25 Mei 2025, sebuah keluarga mendatangi rumahnya dalam keadaan panik. Seorang anggota keluarga mereka mengalami sesak napas, namun tak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kondisinya mendesak, butuh pertolongan cepat. Jaro Midun segera mengantar pasien ke RSUD Palabuhanratu.
“Ada warga yang sakit setelah dicek dia tidak punya KIS, sedangkan warga itu tidak mampu dan harus segera diobati,” kata Jaro Midun kepada infoJabar, Senin, 26 Mei 2025.
“Waktu itu keluarganya datang ke rumah tengah malam dan saya bawa langsung ke rumah sakit,” lanjutnya.
Selama tiga hari pasien dirawat sebagai pasien umum. Namun karena tak ada jaminan, pihak rumah sakit menyarankan pasien dipulangkan. Keluarga kembali mendatangi Jaro Midun.
“Setelah tiga hari, karena tidak punya KIS sehingga masuk ke umum dan harus bayar dan tidak bisa bayar,” ujarnya.
Midun langsung menuju rumah sakit. Tapi dana yang ia miliki hanya Rp 500 ribu. Sementara total tagihan sebesar Rp 1.780.000. Ia tak punya pilihan selain menyerahkan STNK mobil pribadinya sebagai jaminan di kasir rumah sakit.
“Tadi pas ditelpon tuh langsung ke rumah sakit dan saya waktu tadi punya uang Rp 500 ribu. Jumlah pembayaran Rp 1.780.000 semuanya yang harus dibayar,” ujarnya.
“Berhubung tadi tidak cukup saya kasihkan DP uang jaminan 500 ribu sama STNK mobil,” sambungnya.
Video saat ia berdiri di depan kasir rumah sakit sambil menyerahkan STNK menyebar luas di media sosial. Namun, bagi Midun, sorotan itu bukan yang utama. Ia lebih khawatir soal sistem jaminan kesehatan daerah, yang menurutnya tidak berjalan optimal.
“Yang saya sesalkan itu KIS, bagaimana KIS-nya dari APBD kabupaten ini bisa terealisasi lagi seperti dulu untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” kata Midun.
Menurutnya, pembuatan KIS dari APBD kini tak bisa langsung diproses. Satu-satunya yang tersedia adalah KIS prabayar, tapi butuh waktu 14 hari untuk aktif.
“Ada juga sekarang prabayar, cuman waktunya 14 hari. Kalau prabayar kan 14 hari, sedangkan sakitnya saat ini misalkan. Tapi kan kalau nunggu 14 hari, kita yang sakit keburu enggak tertolong,” ucapnya.
Ia menilai, kondisi ini menjadi beban bagi para kepala desa yang selama ini menjadi rujukan utama masyarakat jika ada yang sakit.
“Problemnya dari para kades itu sangat besar. Andai kata KIS ini tidak dibuka lagi dari KIS APBD kabupaten karena kesehatan warga itu umumnya membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga setiap kejadian sakit pasti larinya ke kepala desa untuk bisa menangani pengobatannya itu supaya tidak bayar. Sedangkan dari pihak KIS sendiri belum dibuka, ini menjadi masalah buat kami,” jelasnya.
Ia mengenang masa lalu, ketika pengurusan KIS bisa dilakukan dengan surat keterangan tidak mampu dan aktif dalam sehari.
“Kalau dulu itu mudah, dikala warga sakit bikin berita acara di desa, bikin SKTM Dinas Sosial, paginya langsung aktif. Dikala hari ini susah karena belum dibuka seperti hal seperti itu,” katanya.
Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar dari pihak rumah sakit bahwa utang pasien tersebut telah dilunasi. Bukan oleh pemerintah, tapi oleh seseorang yang tak dikenal, yang mengaku mengikuti kisahnya di media sosial.
“Saya dihubungi oleh pihak RSUD Palabuhanratu, katanya tunggakan pasien, utang warga saya itu sudah dilunasi oleh seseorang. Katanya orang Bandung, tapi istrinya orang Palabuhanratu,” ujar Midun, Selasa, 27 Mei 2025. “Ada namanya, tapi beliau wanti-wanti katanya tidak usah bagaimana-bagaimana,” tambahnya.
Nominal tunggakan sebesar Rp 1,2 juta diselesaikan oleh orang itu. Midun sendiri sebelumnya sudah membayar Rp 500 ribu.
“Utang kurang-lebih Rp 1,2 juta sudah dilunasi, malam juga pihak RSUD Palabuhanratu sebenarnya sudah mengkonfirmasi, mengabari tidak usah sebenarnya kalau sampai menjaminkan STNK segala,” tuturnya.
Kisah itu juga sampai ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Lewat asistennya, gubernur meminta informasi soal tunggakan dan menawarkan bantuan.
“Salah satu asistennya bilang katanya Kang Dedi Mulyadi mengikuti soal ini, dan berniat membantu. Menanyakan tunggakannya berapa, saya sempat bilang kalau utang ke RS sudah lunas, akhirnya beliau mengarahkan agar bantuan tersebut diberikan ke pasien saja,” kata Jaro Midun.
STNK miliknya pun akhirnya dikembalikan. “Allhamdulilah STNK sudah saya ambil karena sudah terbayarkan,” ujarnya. “Kami tidak menyalahkan dari pihak rumah sakit karena allhamdulilah rumah sakit sudah menangani pasien dengan selesai sampai dengan sembuh,” jelasnya.
Di balik sosok kepala desa itu, berdirilah seorang perempuan yang tak banyak bicara, namun diam-diam berbuat lebih dari yang terlihat. Namanya Eroh Suryantini, istri Jaro Midun. Selama bertahun-tahun, ia sering menyetir sendiri ambulans desa. Bahkan sampai membawa pasien ke Bandung.
“Kalau misalkan enggak ada, nyuruh ke anak-anak yang bisa. Kalau misalkan memang nggak ada ya suka saya yang bawa,” kata Eroh saat ditemui infoJabar, Rabu, 28 Mei 2025. “Yang paling jauh bawa ambulans itu ke Sukabumi, RS Hasan Sadikin Bandung, pernah bawa pasien,” tutur Eroh menambahkan.
Tujuh tahun lalu, ia juga pernah mengalami hal serupa dengan suaminya. Seorang ibu hendak melahirkan tapi tak punya biaya. Tanpa pikir panjang, Eroh menjaminkan SIM miliknya ke pihak klinik.
“Bantu warga yang tidak mampu, sampai akhirnya menjaminkan SIM. Kalau enggak salah udah 7 tahun lalu kejadiannya. Yang melahirkan waktu itu langsung dibawa ke klinik, terus belum ada biaya. Saya jaminkan SIM, yang penting warga teratasi,” ujarnya.
Hingga kini, SIM itu belum ia ambil kembali. Tapi ia tak menyesal. “Sampai sekarang belum diambil. Kemarin waktu itu dicicil, ngasih Rp 500 ribu. Sampai saat ini belum ada tagihan, dari dokter, dari klinik enggak nagih, baik sekali,” tuturnya.
Ia heran mengapa aksi suaminya viral, padahal hal seperti itu sudah biasa mereka lakukan. “Sering bantu warga. Kebetulan waktu hari yang viral ini kok sampai seperti kayak gini. Saya yang dijaminkan pernah sampai NPWP, KTP juga masih ada di rumah sakit,” kata Eroh, sembari tersenyum kecil.
