Bandung –
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyoroti perihal tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia berjanji akan mengawal pencairan tunjangan tersebut yang hingga kini belum menemui titik terang.
“Banyak banget masuk ke Instagram saya terkait dengan THR PPPK paruh waktu. Untuk THR ini, terutama untuk PPPK paruh waktu di Kota Bandung, saya akan terus mendorong pemkot untuk segera melakukan langkah yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Asep Mulyadi, Selasa (10/3/2026).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengisyaratkan ketidaksanggupan menyediakan dana THR bagi PPPK paruh waktu lantaran keterbatasan anggaran daerah.
Kepada wartawan, Farhan menjelaskan bahwa THR untuk PPPK paruh waktu terganjal kebijakan. Ia mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat guna menyediakan alokasi anggarannya.
“Dan kami pun sangat menghargai kinerja para abdi negara, baik itu ASN, PPPK, PPPK paruh waktu. Dalam dua minggu ini akan terus memantau bagaimana kebutuban akan THR ini sangat penting, dan ini menjadi salah satu yang diharapkan jelang lebaran,” ungkapnya.
Untuk itu, Asep Mulyadi berjanji akan terus mengawal realisasi THR bagi PPPK paruh waktu. Sebab bagi politikus PKS yang akrab disapa Kang Asmul tersebut, THR mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di momen Hari Raya Idul Fitri 2026.
“Apalagi dengan THR ini biasanya bisa memutarkan roda perekonomian masyarakat. Insyaallah dalam waktu dekat ada kabar baik yah, mohon doanya saja,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Bandung tercatat mencapai 7.326 pegawai. Mereka telah resmi dilantik pada Oktober 2025.
Namun, kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, mereka kemungkinan besar tidak mendapat THR pada Lebaran 2026. Meskipun tengah diupayakan, ia mengaku tidak bisa menjanjikan ketersediaan uang tunjangan tersebut.
“Khusus untuk PPPK paruh waktu, saya mohon maaf pisan belum bisa menjanjikan. Saya harus menghitung dulu koordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, baru nanti kemudian akan konsultasi dengan DPRD,” bebernya.
Meski demikian, Farhan menyatakan tetap mengupayakan anggaran THR untuk PPPK paruh waktu. Ia ingin memastikan kesejahteraan para pegawainya tetap terjamin di hari raya.
“Yang lagi kita fokuskan PPPK paruh waktu, karena bagaimana juga kita ingin kesejahteraan tetap terjaga,” pungkasnya.
“
