Kota Bandung ternyata masih belum bisa terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membeberkan sendiri kondisi mengkhawatirkan itu setelah menerima laporan saat berkunjung ke Kelurahan Cijawura, Senin (20/10/2025) kemarin.
Dalam temuan yang Farhan dapatkan, warga masih BAB sembarangan meski sudah memiliki toilet sendiri. Masalahnya terjadi karena limbah kotorannya justru tidak ditampung di septic tank atau tangki septik, melainkan langsung terbuang ke aliran sungai.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Luthfi Firdaus lantas membeberkan kondisi mengenai kebiasaan buruk di masyarakat ini. Ia menegaskan Pemkot Bandung setiap tahun selalu menganggarkan penyediaan tangki septik, namun belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan.
“Pemkot itu mengalokasikan untuk kegiatan septic tank individual 10-17 unit per tahunnya. Cuma emang enggak signifikan sama luas kawasan kumuh di Kota Bandung,” katanya saat berbincang dengan infoJabar, Selasa (21/10/2025).
Luthfi membeberkan, Kota Bandung punya kawasan kumuh sekitar 285 hektare yang salah satunya menjadi pemicu kebiasaan BAB sembarangan. Luas area itu jelas tak sebanding meski Pemkot Bandung tiap tahun menganggarkan program septic tank individual.
Sementara, penyediaan tangki septik komunal yang jadi keinginan Farhan merupakan program dari pemerintah pusat. Tahun depan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, akan ada bantuan 100 unit tangki septik komunal bagi Kota Bandung untuk mengatasi masalah BAB sembarang.
“Katanya sih di 2026 ada dana alokasi khusus dari pusat untuk 100 unit septic tank komunal. Karena program septic tank komunal itu dari pemerintah pusat, di Kota Bandung itu alokasinya baru sedikit, belum memadai,” ungkapnya.
Luthfi kemudian membeberkan kendala terbesar dalam upaya pembangunan septic tank komunal. Masalah ketersediaan lahan jadi tantangan yang perlu dirumuskan lantaran kawasan kumuh di Kota Bandung mayoritas berada di kawasan gang.
“Kesulitan di lapangan kalau septic tank komunal, kan satu septic tank itu minimal ada (lahan) 9 meter persegi. Terus kita gali, untuk 15-25 keluarga. Cuma permasalahan di lapangan kan kawasan kumuh mah di gang, itu yang jadi PR juga untuk kita,” katanya.
“Kita sudah sampaikan ke Pak Wali, kalau ada tanah kosong bisa dibeli sama pemkot, kita bisa aktifkan salah satunya untuk septic tank. Karena kesulitan kita di lapangan itu soal lahan untuk septic tank,” imbuhnya.
Luthfi menyatakan, masalah BAB sembarang punya dampak negatif yang signifikan, terutama ke kesehatan. Untuk itu, ia berharap, penanganan lintas sektor bisa bersama-sama menangani masalah itu, termasuk pemerintah pusat.
“Tentu soal sanitasi air kotor mah ujungnya pasti ke masalah kesehatan. Banyak penyakit menular dari situ. Jadi saya pikir ini jadi PR kita bersama untuk masalah sanitasi teh. Karena itu lintas sektor berkepentingan untuk masalah itu. Mudah-mudahan kita juga dapat bantuan dari pemerintah pusat, bisa didorong,” pungkasnya.
