Bandung –
Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan membuat Dewi Nurjanah resah. Pemilik Rumah Pejuang Kanker Ambu di Kota Bandung itu khawatir, anak-anak pengidap kanker yang singgah di tempatnya terancam tak bisa melanjutkan pengobatan yang sangat krusial.
Dewi mengungkapkan, sudah ada satu pasien anak yang langsung terdampak setelah kepesertaan BPJS-nya mendadak nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit. Pasien itu bernama Afzal Atalah, bocah 3 tahun asal Garut.
“Baru satu pasien, pas dia mau ke rumah sakit BPJS-nya nggak aktif. Jadi yang ketahuan baru satu, jangan sampai ya ada yang terdampak lagi,” ujar perempuan yang akrab disapa Ambu saat berbincang dengan, Senin (9/2/2026).
Saat ini, Rumah Pejuang Kanker Ambu menampung 23 anak dan 8 remaja yang tengah menjalani pengobatan kanker dengan total ratusan pasien datang silih berganti setiap tahunnya.
Anak-anak tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mendapatkan rujukan ke sejumlah rumah sakit di Bandung dan sekitarnya untuk menjalani kemoterapi.
“Mereka dari seluruh Jawa Barat, dapat rujukan dari masing-masing daerah ke RSHS, Welas Asih, Cicendo, Hermina dan Sentosa. Kelima rumah sakit itu mereka menjalani pengobatan kemoterapi,” katanya.
Jenis penyakit yang ditangani di rumah singgah itu beragam, mulai dari leukemia hingga tumor. Hampir seluruh pasien, kata Ambu, bergantung pada BPJS Kesehatan skema PBI yang dibiayai pemerintah.
“Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor. Rata-rata mereka semua pengobatan pakai BPJS PBI itu, makanya saya takut anak-anak ini terdampak penonaktifan ini,” ucapnya.
Ambu menegaskan, kemoterapi memiliki jadwal ketat dan tidak bisa ditunda sembarangan karena menyangkut keselamatan pasien anak. “Sedangkan kemoterapi harus terus dilakukan, minimal seminggu sekali sampai 8-9 bulan, nanti ada 2-3 minggu sekali sampai 5 minggu sekali,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak jika pasien dipaksa beralih ke kepesertaan BPJS mandiri. Menurutnya, beban biaya bulanan akan sangat memberatkan keluarga pasien yang mayoritas tidak mampu.
“Kalau mandiri itu kasihan ke pasien ya, harus bayar tiap bulan. Pengobatannya panjang, BPJS dibayar tiap bulan. Jadi jangan dinonaktifkan, kasihan pasien yang kemoterapi,” ujarnya.
Ambu khawatir kondisi tersebut membuat keluarga pasien memilih menghentikan pengobatan. “Takutnya mereka semakin kesulitan dan khawatir nggak mau menjalani pengobatan lagi,” katanya.
Padahal, lanjut Ambu, jadwal kemoterapi sudah ditentukan dokter dan idealnya tidak boleh terlewat, meski tetap harus ada ruang konsultasi jika terjadi kendala.
“Pasien itu sudah dijadwal sama dokter untuk kemoterapi, seharusnya nggak boleh lewat. Tapi kalau misal ada kendala bisa konsultasi dulu ke dokter,” ujarnya.
Kondisi ini membuat Ambu memohon agar pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS, terutama bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker.
“Kepada pemerintah, jangan dinonaktifkan. Dampaknya ke keluarga pasien, anak-anak kasihan. Mereka mohon maaf ya, orang tidak mampu, untuk obat saja banyak yang tidak dicover, ini malah dinonaktifkan, kumaha atuh pemerintah,” pungkasnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
