Bandung –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan tukar guling Jalan Pantura agar perbaikannya dapat dilakukan Pemprov Jabar. Ide itu muncul setelah kerusakan di Jalan Pantura banyak dikeluhkan warga Jabar karena kerap menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, saat ini kewenangan perbaikan jalan penghubung menuju Jawa Tengah itu berada di tangan pemerintah pusat.
Menurut Dedi, pengalihan status tersebut akan membuat pengelolaan jalan di pusat kota menjadi lebih efektif dan responsif, sekaligus mengurangi beban Kementerian PU dalam pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat.
Ide dan gagasan ini membetot perhatian publik, salah satunya pakar transportasi ITB, R Sony Sulaksono Wibowo. Sony menyebut, bukan hal mudah untuk melakukan pengubahan status jalan.
“Pantura kan jalan nasional, kalau statusnya dijadikan jalan provinsi secara jaringan jadi kacau, dari sisi regulasi seperti jaringan primer dan skunder, itu jalan yang membentang dari Jakarta, Bandung ke Jogja, kalau pengelolaan diambil alih status turun, secara regulasi tidak mudah,” kata Sony kepada, Sabtu (7/2/2026).
Sony berujar, jika ingin memperbaiki jalan nasional, Pemprov Jabar sebenarnya bisa ikut mengelola. Namun, hal itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian PU.
“Tapi ada opsi lain, pengelolaan jalan nasional dikelola daerah itu bisa, kalau statusnya ditukar guling ini nggak bisa, tapi kalau Jabar mau membantu mengelola jalan nasional bisa saja, tinggal disesuaikan. Tapi tidak bisa ambil statusnya, karen PU punya tanggung jawab jaga jaringan jalan nasional, secara tanggung jawab nggak bisa,” ujarnya.
“Jadi kalau mau kelola tidak kenapa-kenapa itu bisa dilakukan,” tambahnya.
Sony menjelaskan, keberadaan jalur Pantura sangat penting meskipun saat ini sudah ada jalan tol yang bisa diakses masyarakat. “Sangat penting untuk jalur logistik, karena ada jalan tol berarti bukan jalan arteri hilang, tidak. Pantura masih bisa digunakan, terutama mobil penumpang, truk juga banyak,” ucapnya.
Sony kembali menegaskan, meski pengelolaan jalur Pantura berada di bawah pemerintah pusat, Pemprov Jabar tetap bisa turun tangan jika ingin melakukan perbaikan. “Menawarkan bantuan untuk memilihara, tapi tidak ambil statusnya, kalau diambil tidak bener secara regulasi,” ucapnya.
Sony memahami keinginan Dedi Mulyadi yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat.
“Saya ngerti semangat KDM secara birokrasi perbaikan lambat, tapi semangat itu jangan tabrak aturan yang ada. Inisiatif, percepatan, gagasan silahkan tapi jangan merusak regulasi, harus berdasarkan koridor yang ada,” jelasnya.
“Kalau KDM sanggup untuk memlihara tinggal ngmong ke PU, tapi tidak ambil statusnya, Bantu usat pelihara jalan,” sambungnya.
Saat disinggung mengenai alasan Kementerian PU terkesan membiarkan kerusakan di jalur Pantura, Sony menyebut hal itu terjadi karena adanya efisiensi anggaran.
“PU kena efesiensi, anggaran untuk jalan nasional jadi turun, akhirnya perawatannya jadi tertunda karena efesiensi dan anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi dan cukup berat, akhirnya PU harus berikan prioritas, kalau Jabar mampu bantu PU silahkan bantu, alhamdulllah, kalau ambil status ceritanya beda lagi,” pungkasnya.
