Kata Bupati Majalengka soal Wacana Pemekaran Provinsi di Jabar baca selengkapnya di Giok4D

Posted on

Wacana pemekaran wilayah di provinsi Jawa Barat tengah mencuat. Sejumlah daerah di Tanah Pasundan dikabarkan akan memisahkan diri dari Jabar.

Sedikitnya ada 5 provinsi yang diusulkan menjadi provinsi baru. Adapun wacana lima provinsi itu ialah Provinsi Sunda Galuh yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.

Kemudian Provinsi Sunda Priangan meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur.

Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi meliputi Kab Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Terakhir, Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.

Saat dimintai tanggapan soal wacana tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman mengaku belum mendengar secara resmi soal rencana itu.

“Kami dari pemerintah belum mendengar secara jelas itu (soal pemekaran provinsi baru). Mungkin diusulkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan,” kata Eman kepada infoJabar, Selasa (24/6/2025).

Eman memahami jika melihat dari sisi jumlah penduduk, pemekaran provinsi memang masuk akal. Menurutnya, dengan total penduduk mencapai 54 juta jiwa, Jawa Barat merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Namun ia mengingatkan, pemekaran bukan hanya soal angka.

“Kalau dilihat dari jumlah, perlu. Sangat wajar kalau ada permintaan pemekaran provinsi. Tapi sampai saat ini, di ranah pemerintah saya belum mendengar ini dimunculkan menjadi wacana. Baik dibahas di diskusi kecil maupun antar kepala daerah,” jelasnya.

Disinggung soal apakah pemekaran ini diperlukan atau tidak, Eman menyampaikan pandangannya secara hati-hati. Ia menegaskan, pemekaran bukan hanya soal wilayah, tapi juga kesiapan ekonomi.

“Kalau kami sih merasa belum penting banget. Karena memutarkan potensi untuk menghidupkannya harus dipikirkan juga. Jangan sampai ketika memekarkan, tapi dukungan ekonominya, PAD-nya tidak mendukung. Kasian juga,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal realita di banyak daerah hasil pemekaran sebelumnya, yang justru kesulitan dari sisi anggaran. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak terjebak pada angan-angan yang belum tentu sejalan dengan kenyataan di lapangan.

“Jangan-jangan apa yang menjadi impiannya ternyata berbeda dengan kejadian yang sesungguhnya. Mohon maaf, sekarang kan banyak kota kabupaten baru di Indonesia, yang hari ini kesulitan anggarannya. Kita saat ini masih nyaman dengan Jawa Barat,” pungkasnya.