Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 potensi kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian serius DPRD Jawa Barat.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy meminta Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah antisipatif dan terukur agar harga di pasar tetap stabil.
Arief menyampaikan bahwa Komisi II saat ini tengah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil harga kebutuhan pokok jelang Nataru bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
Dalam pengawasannya, Arief menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai dalam APBD agar program stabilisasi harga dapat dijalankan secara efektif.
“Kami memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dalam APBD untuk program-program stabilisasi harga,” ujar Arief, Selasa (9/12/2025).
“Diantaranya melalui subsidi dan operasi pasar untuk mendorong dan memastikan anggaran untuk operasi pasar murah atau gelar pangan murah yang disubsidi, terutama di daerah rawan inflasi atau daerah dengan daya beli rendah,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga produktivitas petani dan peternak lokal agar suplai tetap aman dan tidak tergantung pada impor yang kerap berbiaya tinggi dan fluktuatif.
“Selain itu, pihaknya juga memastikan alokasi anggaran untuk mendukung petani dan peternak lokal agar produksi tetap optimal dan berkelanjutan, sehingga pasokan aman dan tidak bergantung pada impor yang biayanya sering tidak stabil,” tuturnya.
Arief menilai waktu yang sempit jelang Nataru tidak memungkinkan lahirnya regulasi baru. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi aturan yang sudah ada harus dijalankan secara maksimal.
“Meskipun dalam waktu singkat, menjelang Nataru tidak mungkin membuat Perda baru, kami memastikan implementasi regulasi yang sudah ada berjalan efektif,” katanya.
Karena itu, Arief meminta Pemprov Jabar untuk responsif dalam menjaga stabilitas harga dan keamanan pasokan.
“Intinya, Komisi II mendesak pemprov untuk bertindak cepat, akurat, dan terkoordinasi dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat menjelang Nataru melalui pengawasan dan dukungan anggaran,” ujar Arief.
