Bandung –
Wacana krusial sedang diusulkan Pemprov Jawa Barat (Jabar). Sebuah usulan tukar guling aset antara Bandara Husein Sastranegara dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, sedang digarap untuk menekan beban fiskal yang begitu berat.
Wacana yang pertama kali dilontarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu kini masih didalami. Politikus Gerindra ini menginginkan supaya Bandara Husein Sastranegara dikelola Pemprov Jabar, ssmentara BIJB Kertajati diambil alih pemerintah pusat sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara (AU).
Dedi Mulyadi pun mengklaim wacana ini sudah mendapat respons langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Namun untuk eksekusinya, negosiasi panjang wajib dilakukan, plus harus ada kesepakatan lintas lembaga agar wacana ini tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.
Dalam wawancaranya, Dedi Mulyadi menyatakan Pemprov Jabar tidak bisa berjalan sendiri dalam mengambil keputusan. Pemprov menunggu pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.
“Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Kepastian mengenai posisi dan fungsi masing-masing bandara menjadi kunci utama sebelum skema tukar guling bisa diputuskan. Karena itu, koordinasi intensif terus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dedi juga mengungkapkan pembahasan lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ia bahkan berencana turun langsung untuk membahas rencana tersebut bersama para pemangku kepentingan.
“Kita nunggu. Nanti minggu depan saya mungkin sudah mulai keliling untuk membahas ini,” katanya.
Pemprov Jabar diketahui telah menggelontorkan dana hingga Rp1,72 triliun ke PT BIJB sejak 2014. Nilai tersebut membuat Pemprov Jabar menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen hingga akhir 2025.
Penyertaan modal itu dilakukan secara bertahap. Pada 2014, Pemprov Jabar menyuntikkan modal awal sebesar Rp37,5 miliar. Setahun kemudian, nilai investasi melonjak tajam menjadi Rp300 miliar. Tren penambahan modal berlanjut pada 2016 sebesar Rp200 miliar, lalu Rp258,5 miliar pada 2017.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Puncak beban fiskal terjadi pada 2018. Pada tahun tersebut, Pemprov Jabar melakukan penyertaan modal dalam bentuk inbreng lahan seluas 294,8 hektare yang dinilai mencapai Rp725,55 miliar.
Setelah 2018, Pemprov Jabar masih terus mengucurkan dana. Pada 2020, penyertaan modal kembali diberikan sebesar Rp53,01 miliar, disusul Rp46,95 miliar pada 2021. Terakhir, Pemprov Jabar menambah modal Rp52 miliar pada 2024 dan Rp50 miliar pada 2025.
Secara akumulatif, total penyertaan modal Pemprov Jabar hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp1,72 triliun. Beban tersebut belum berhenti. Pada 2026, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan Rp100 miliar untuk mendukung operasional BIJB Kertajati.
Besarnya suntikan dana ini berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian bandara. Hingga kini, BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri. Kondisi ini membuat APBD Jawa Barat harus terus hadir sebagai penyangga.
