Bandung –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melontarkan gagasan dalam mengelola aset dan kewenangan publik. Ia mendorong dilakukannya tukar guling, mulai dari aset, hingga tanggung jawab dan fokus kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
Dua sektor strategis menjadi sasaran utama Dedi Mulyadi dalam skema tukar guling yakni bandara dan jalan nasional. Keduanya dinilai Dedi perlu ditata ulang agar lebih efektif, fungsional, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Tukar Guling Bandara: Kertajati dan Husein Sastranegara
Langkah pertama yang tengah dibahas adalah rencana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
Di mata Dedi, persoalan bandara bukan sekadar soal kepemilikan, tetapi soal fungsi dan kebermanfaatan. Bandara Kertajati dibangun sebagai bandara internasional dengan infrastruktur besar dan visi jangka panjang.
Namun, hingga kini pemanfaatannya belum optimal. Sebaliknya, Bandara Husein yang berada di tengah kota Bandung memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun tata ruang, tetapi kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.
“Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).
“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh,” sambung pria yang akrab disapa KDM ini.
Dedi bahkan telah menemui pihak Angkasa Pura Indonesia untuk membicarakan rencana ini. Saat ini kata dia, Pemprov Jabar menunggu pembahasan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.
“Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Tukar Guling Jalan: Kementerian PU Fokus ke Pantura
Tak berhenti di bandara, Dedi juga mengusulkan tukar guling dalam pengelolaan jalan. Ia menyoroti kondisi jalan rusak parah di Jalur Pantura Jawa Barat yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas.
Masalahnya, menurut Dedi, beban Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terlalu tersebar. Jalan nasional tidak hanya mencakup jalur lintas antarprovinsi, tetapi juga jalan-jalan yang berada di jantung kota dan ibu kota kabupaten/kota.
Solusi yang ditawarkan Dedi cukup berani adalah dengan jalan nasional yang berada di pusat kota seperti Jalan Pasteur atau Jalan Soekarno-Hatta di Bandung, dialihkan status dan pengelolaannya menjadi jalan provinsi atau jalan kota.
Dengan begitu, Kementerian PU tak lagi terbebani mengurus jalan-jalan perkotaan yang sebenarnya lebih relevan dikelola daerah.
“Di setiap kota itu pasti ada Jalan Nasional yang lewat kota. Seluruh Jalan Nasional itu nanti diserahkan ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota karena itu pusat kota,” katanya.
Sebagai gantinya, anggaran pemeliharaan jalan nasional yang sebelumnya tersebar di kota-kota tersebut bisa dikonsentrasikan untuk rekonstruksi total Jalan Pantura Jawa Barat. Bukan tambal sulam, tetapi rekonstruksi menyeluruh agar jalur utama logistik nasional itu benar-benar layak dan aman.
“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus Jalan Pantai Utara Jawa Barat,” tegasnya.
Dedi beralasan, Pantura digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar lintas daerah yang pajaknya tidak dibayarkan di Jawa Barat. Sementara jalan-jalan di pusat kota lebih banyak dilalui kendaraan warga lokal yang pajaknya masuk ke kas daerah.
“Kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini,” tuturnya.
