Lubang besar di Jalan Nasional Kidang Kencana, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditutup paksa oleh warga, Rabu (21/1/2026).
Warga ramai-ramai turun ke jalan dan menabur semen demi menutup lubang yang disebut-sebut telah memakan korban jiwa tersebut.
Aksi spontanitas ini dipicu oleh kekesalan warga melihat pengendara motor yang kerap terjatuh akibat terperosok jalan rusak.
Tak ingin korban terus berjatuhan di ‘jebakan maut’ tersebut, warga akhirnya patungan tenaga dan materi untuk menambal jalan ala kadarnya.
Pantauan di lokasi, aksi swadaya ini berlangsung di bawah langit mendung yang menggelayut. Di tengah hiruk-pikuk suara klakson dan debu jalanan, warga tampak bahu-membahu mengaduk pasir dan semen secara manual tepat di atas aspal badan jalan.
Tanpa rompi proyek atau alat berat, mereka bekerja cepat. Campuran semen itu kemudian ditaburkan ke dalam lubang-lubang jalan yang menganga.
Seorang warga berseragam Linmas dan beberapa pria lainnya sibuk mengatur lalu lintas, meminta kendaraan melambat agar tidak melindas adukan semen yang masih basah.
“Ini bentuk kepedulian dari kami, karena di sini sering terjadi kecelakaan. Kalau kita menunggu program pemerintah kan lama,” cetus Bastian warga setempat yang memimpin aksi tersebut di lokasi.
Bastian menjelaskan, kondisi jalan nasional tersebut memang sangat membahayakan. Lubang yang dalam dan lebar membuat pengendara sering kehilangan kendali.
Jika melintas terlalu cepat, ban kendaraan bisa terperosok hingga membuat pengendara terbanting ke aspal.
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan sekitar, kecelakaan di titik tersebut disinyalir sudah terjadi berulang kali.
“Katanya sudah tiga kali kejadian. Menurut warga sini, ada yang meninggal dunia, orang Patuguran,” ungkap Bastian.
Usai menabur semen, warga meletakkan penanda darurat seadanya di tengah jalan. Peti kayu bekas, kursi plastik, hingga karung berisi batu disusun mengelilingi tambalan sebagai rambu peringatan bagi pengendara yang melintas.
“Memang ini jalan nasional, kewenangannya pemerintah pusat, namun menurut kami keselamatan nyawa jauh lebih mendesak daripada menunggu prosedur perbaikan yang enggak pasti kapan datang,” pungkasnya.
