Bandung –
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur berskala besar. Rencana tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebagai langkah strategis di tengah tekanan fiskal yang dialami daerah.
Menurut Dedi, Jawa Barat saat ini mengalami penurunan kapasitas fiskal hingga hampir Rp3 triliun. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pembiayaan pembangunan menjadi terbatas, padahal kebutuhan infrastruktur publik terus mendesak.
Ia menyebut sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan lintas bawah (underpass), jalan layang (flyover), hingga pengembangan kawasan Puncak II membutuhkan anggaran besar yang tidak bisa sepenuhnya ditopang oleh APBD reguler.
“Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun underpass dengan biaya yang relatif lumayan,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” katanya.
Namun Dedi menegaskan, pinjaman tersebut bersifat terbatas dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya. Ia memastikan skema cicilan telah diperhitungkan dengan matang dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya atau melampaui masa jabatan yang telah ditentukan.
“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai mekanisme pinjaman, Dedi menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk proyek-proyek strategis dengan skema pembayaran yang dicicil hingga tahun 2030 mendatang.
“Pemda Jawa Barat pinjam uang untuk bangun tadi tuh Puncak Dua, bikin underpass, bikin jembatan layang, yang proyek-proyek besar kan. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ucap Dedi.
Respons DPRD Jabar
Rencana tersebut telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, membenarkan bahwa surat dari gubernur perihal pinjaman daerah tersebut sudah diterima dan telah ditandatangani.
“Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD, di surat itu ada poin gubernur menyampaikan mengikuti arahan Kemendagri terkait APBD 2026,” kata Iswara.
Ia menjelaskan, dalam surat tersebut juga disinggung mengenai kondisi likuiditas daerah. Jika dalam perjalanannya pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, maka opsi pinjaman daerah akan ditempuh.
“Kedua terkait likuiditas, jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” terangnya.
Iswara menegaskan, sejauh ini rencana pinjaman tersebut masih berupa pernyataan resmi gubernur kepada legislatif dan belum memasuki tahap realisasi teknis. “Jadi pinjaman daerah itu baru surat pernyataan gubernur yang disampaikan ke DPRD. Kami sudah terima dan sudah tandatangan,” katanya.
Secara perencanaan, Pemprov Jabar akan meminjam sekitar Rp2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Skema pembiayaan ini direncanakan berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank bjb melalui skema kredit sindikasi.
“Dari mana Rp2 triliun itu, kemungkinan sindikasi dari PT SMI dan bjb. Kalau hanya bjb khawatir mempengaruhi likuiditas bjb, jadi sindikasi bjb dan PT SMI,” ujarnya.
Video Pramono-Dedi Mulyadi Asyik Ngobrol di Acara Rapat Koordinasi KPK“
