Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan seluruh pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Seluruh pejabat Sekda ini pun diberikan pengarahan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan, beberapa arahan kepada para Sekda saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin (27/10/2025).
Tito mengatakan, kepada seluruh Sekda terkait dengan evaluasi pada roda pemerintahan mulai dari pendapatan daerah, belanja, maupun rencana pada tahun 2026 mendatang. Tito menyebut, bahwa daerah harus turut bisa lebih mengefisienkan anggaran dengan baik.
“Tadi saya memberikan arahan kepada para Sekda dan kepada seluruh rencana pembangunan daerah tentang evaluasi di tahun ini terutama tentang pendapatan, belanja, dan rencana pada tahun depan bagaimana mereka harus bisa mengefisienkan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan baik seperti di Kabupaten Lahat mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ujar Tito kepada awak media.
Dia juga mengingatkan, agar daerah bisa mengelola pendapatan dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus memberatkan rakyat.
“Kemudian adalah untuk mendapatkan pendapatan tanpa memberatkan rakyat, di antaranya sudah beberapa yang ada restoran hotel itu kan selalu ditarik belum tentu masuk ke Dispenda, sehingga dibuat sistem seperti di Banyuwangi PAD nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang saat ini sudah dibayar pajak,” katanya.
Para Sekda, kata Tito, tentu juga harus menjadi birokrasi di daerah yang bisa menyelaraskan program dari Pemerintah Pusat yang akan dieksekusi di daerah. Dengan begitu, banyaknya program mulai dari kementerian dapat dilakukan dengan baik tanpa terkendala.
“Kemudian menangkap program-program dari pusat yang jumlahnya 1.377 triliun dalam berbagai macam bentuk jembatan perbaikan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain tapi teman-teman di daerah harus paham juga bahwa kementerian pusat itu juga pasti nggak ingin programnya gagal. Oleh karena itu program yang mau diserahkan ke daerah atau dilakukan di daerah ini pasti dicari yang kepala daerah track record nya bagus, mengeksekusi nya dengan baik tidak dikorupsi nah seperti itu yang kita sampaikan dan harus pro aktif dalam membuat perubahan di sana,” ungkapnya.
“Di samping itu juga sambil mencari program baru yang bisa menghidupkan UMKM yang bisa mendapatkan pendapatan daerah dan menghidupkan perusahaan swasta. Pemerintah pusat yang ingin agar tiap daerah belanjanya pendapatannya tinggi sehingga uang bisa berputar dan itu bisa memutar swasta sambil mempermudah ekosistem ke ekonomi yang sehat termasuk perizinan yang mudah,” katanya.
Selain itu, Tito mengungkap, tujuan adanya Rapat Koordinasi bersama para Sekda seluruh Indonesia ini sangat penting. Sebab, dalam roda pemerintahan, Sekda memiliki peran penting lainnya dalam menyempurnakan program yang berdampak positif bagi masyarakat ke depannya.
“Sekda itu adalah jantung, jantungnya pemerintahan itu ASN tertinggi karena kepala daerah kan pejabat politik, pilihan partai dan dipilih oleh rakyat, tapi pejabat tinggi yang berkarir itu Sekda otomatis kepala daerah ingin mencari Sekda yang cocok dengan dirinya, nah sementara banyak yang mengajukan pergantian Sekda kepada kita itu membuat saya menunda kegiatan seperti ini kegiatan para Sekda ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Rapat Koordinasi bersama dengan Sekda maupun Bappeda seluruh Indonesia ini rencananya akan digelar selama tiga hari di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Pemerintah Pusat.
