Pemprov Jawa Barat mulai melakukan efisiensi listrik di lingkungan Gedung Sate. Sejak beberapa bulan terakhir, penerangan di area perkantoran itu dibatasi sebagai upaya penghematan anggaran, menyusul pemotongan dana transfer pusat ke daerah pada 2026 sebesar Rp2,458 triliun.
Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Agus menjelaskan pembatasan penggunaan listrik di lingkungan Gedung Sate dan sejumlah aset di bawah Biro Umum sudah mulai diterapkan secara bertahap.
“Malam juga kan biasanya seperti lampu Gedung Sate sampai jam 00.00 WIB, saat ini cuma sampai jam 21.00 WIB saja. Sebetulnya teknis seperti itu sudah mulai kita coba sejak beberapa bulan terakhir sebelum pemberlakukan nanti di 2026,” ujar Agus, Selasa (14/10/2025).
Tak hanya di area luar, efisiensi juga menyentuh bagian dalam kantor. Setiap ruangan yang tidak digunakan kini wajib dimatikan aliran listriknya. Langkah kecil itu ternyata memberikan hasil yang cukup nyata.
Agus menyebut, penghematan mulai terlihat dari laporan pembayaran listrik bulanan di 41 aset yang dikelola Biro Umum.
“Listrik dari bulan ini sudah ada pengurangan. Penggunaan listrik Agustus yang dibayar September, kurang lebih Rp314 juta dari 41 titik. Terus September dibayar Oktober Rp282 juta, jadi sekitar Rp32 juta pengurangannya,” katanya.
Ke depan, Agus menyebut penghematan ini akan dilakukan lebih signifikan seiring dengan keluarnya arahan teknis dari pemerintah provinsi.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Karena teknis untuk pengurangan listrik itu belum ada, cuma kami laksanakan apa yang menjadi arahan Pak Gubernur. Kan ada beberapa poin arahannya kalau tidak salah, listrik, air, internet, perjalanan dinas, belanja barang jasa, dan makan minum,” ucapnya.
Meski langkah efisiensi sudah berjalan di sektor listrik, Agus mengaku pengaturan untuk konsumsi makan-minum dalam kegiatan pemerintahan masih menunggu panduan resmi.
“Arahan dari Pak Gubernur kan nanti kalau rapat-rapat hanya disediakan minum saja, tapi teknis pengaturannya seperti apa belum ada,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan listrik relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan efisiensi di sektor lain karena tidak melibatkan banyak pihak eksternal.
“Kalau listrik relatif lebih mudah untuk dilakukan, karena tidak melibatkan pihak eksternal. Tapi kalau makan-minum, nanti misalkan ada Presiden, Menteri, itu kan jadi pertimbangan. Hal-hal teknis seperti itu nanti nunggu arahan,” ucapnya.
Sebelumnya Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan, meskipun kondisi fiskal sedang ketat, Herman menegaskan seluruh program prioritas Pemprov Jabar tetap berjalan. Bidang-bidang vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak akan disentuh oleh pemangkasan.
“Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi,” katanya.
Untuk menambal kekurangan dana dari pusat, Herman menyebut Pemprov Jabar akan menjalankan strategi efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.
“Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” ujarnya
