Tragedi longsor di tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu menelan banyak korban jiwa. Tercatat setidaknya ada 21 orang tewas dan 4 lainnya belum ditemukan akibat kejadian itu.
Insiden memilukan ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan akan melakukan penutupan di semua area pertambangan yang tidak memiliki izin atau ilegal. Sedangkan yang legal, Dedi menyebut akan mengevaluasi secara total.
“Prinsip dasarnya adalah kalau saya hari ini akan mengevaluasi seluruh tambang dan pemerintah provinsi akan melakukan penutupan,” tegas Dedi, Kamis (5/6/2025).
Sementara itu, DPRD Jabar turut mendesak adanya kajian ulang terhadap kebijakan perizinan tambang, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti di kawasan Gunung Kuda, Cirebon.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Muhamad Romli mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang langsung menutup tambang galian C Gunung Kuda setelah terjadi tragedi longsor.
“Langkahnya bagus ditutup, kemudian dikaji ulang terkait perizinannya,” ucap Romli yang berasal dari Fraksi PPP ini.
Selain soal perizinan, Romli juga menyoroti soal dana jaminan reklamasi pasca tambang. Dia menginginkan agar pengusaha yang legal untuk dicek kepatuhan soal hal tersebut.
“Kalau misalnya legal, sejauh mana mereka melakukan reklamasi. Bisa jadi ada pelanggaran juga nanti karena itu harus beriringan (izin dan reklamasi),” ungkapnya.
“Harus dilihat juga tanggungjawab pengusahanya, terkait reklamasi karena alam yang dihancurkan. Tapi mereka tidak salah juga kalau memiliki izin,” sambungnya.
Di sisi lain, Romli juga mengharapkan pemerintah turut memperhatikan nasib para pekerja yang menggantungkan hidup di lokasi tambang. Jika izin dicabut dan areanya ditutup, menurutnya harus ada solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
“Cuma kita harus memanusiakan manusia, di situ banyak yang mencari nafkah dan sebagainya. Itu yang kemudian jadi PR bagi pemerintah dan juga DPRD, harus dicari alternatif kalau (tambang) ditutup permanen,” tuturnya.
