Bandung –
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk Setahun KDM dan Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu hasilnya menunjukkan, program pengentasan kemiskinan dalam setahun era kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih terbilang rendah.
Survei Indikator Politik dilakukan dengan cara tatap muka pada 30 Januari-8 Februari 2026. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling terhadap 800 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%.
Survei diawali dengan catatan kepuasan kinerja gubernur. Pada Mei 2025 atau tepat di 100 hari kepemimpinan Dedi Mulyadi, 94,7% warga Jabar menyatakan puas dengan kinerja gubernur, lalu pada periode Januari-Februari 2026 naik menjadi 95,5%.
Sementara, 61,3 % warga Jabar menyatakan puas terhadap kinerja Wakil Gubernur Erwan Setiawan pada Mei 2025. Skor itu mengalami sedikit penurunan pada medio Januari-Februari 2026 dengan angka 55,3%.
Namun ternyata, kepuasan warga Jabar berdasarkan hasil survei Indikator belum selaras dengan kepuasan terhadap pemerintahan daerah. Dari 23 segmen yang dinilai, urusan pengentasan kemiskinan ternyata masih mendapat skor yang rendah.
Contohnya, pada program penyediaan jaringan listrik, Mei 2025 Indikator mencatat kepuasan publik Jabar mencapai 89%. Lalu pada periode Januari-Februari 2026, kepuasan publik itu naik menjadi 92%.
Pada program penyediaan jaringan komunikasi, Mei 2025 kepuasan publik mencapai 82%. Lalu pada periode Januari-Februari 2026, angkanya kembali naik menjadi 90%.
Namun yang jadi masalah kemudian, ada 5 program Pemprov Jabar yang dinilai masih rendah. Mulai dari jaminan sosial bagi warga kurang mampu 51% (Mei 2025) menjadi 60% (Januari-Februari 2026).
Lalu peningkatan kualitas tenaga kerja dari 47% (Mei 2025) menjadi 58% (Januari-Februari 2026). Serta program pengentasan kemiskinan dari 42% (Mei 2025) menjadi 51% (Januari-Februari 2026).
Di sektor pembinaan koperasi di masyarakat, kepuasan publik mencatat angka 43% (Mei 2025) menjadi 50% (Januari-Februari 2026). Serta kemudahan akses pemodalan dari 43% (Mei 2025) menjadi 49% (Januari-Februari 2026).
“Jadi masih ada PR berkaitan dengan kinerja Pemprov Jawa Barat. Meskipun ada 23 variabel yang kita uji mengalami kenaikan dibanding 100 hari kerja pada waktu Mei 2025. Tetapi overall itu rata-ratanya masih 71%,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (16/2/2026).
“Tetapi untuk beberapa poin yang berkaitan dengan ekonomi itu, tingkat kepuasan warga Jabar terhadap kinerja Pemprov itu masih di bawah 60%. Maka kan ada satu hal, yaitu soal akses peningkatan permodalan itu yang tingkat kepuasannya di bawah 50%,” tambahnya.
Di sisi lain, Burhanuddin turut menyoroti tidak selarasnya kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi dengan Pemprov Jabar. Masalahnya kemudian, ia khawatir muncul efek partisan yang mendominasi hingga bisa menimbulkan potensi negatif, terutama menyangkut istilah yang ia sebut sebagai pengkultusan.
Sebab menurutnya, Indikator jarang melihat kepuasan publik terhadap kepala daerah dengan nilai di atas 90%. Sehingga menurutnya, fenomena ini bisa menjadi alarm yang patut diwaspadai oleh birokrasi di Pemprov Jabar.
“Pada titik tertentu, ini sebuah indikasi pemecahan rekor nasional di mana approval rating di atas 90%. Tapi di di sisi lain, ini bisa menjadi isu yang harus diwaspadai terutama oleh Kang Dedi. Kang Dedi harus meningkatkan rasionalitas birokrasi, leadership, jangan sampai pendukungnya itu terjerembab pada fenomena kultus,” bebernya.
“Sebab kalau terlalu tinggi, kan akan menimbulkan suasana dukung-mendukung yang kemudian terlepas dari fakta yang objektif. Dan karenanya, Kang Dedi harus memanfaatkan modal approval rating yang tinggi tadi. Bukan untuk membangun kultus, tapi justru untuk membangun rasionalitas politik dengan mendorong kepada warga Jawa Barat untuk mengkritik apa yang masih dirasa kurang,” tambahnya.
Menutup perbincangannya, Burhanuddin pun mendorong supaya Dedi Mulyadi terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sehingga dengan kritik tersebut, kinerja Pemprov Jabar bisa ditingkatkan di masa mendatang.
“Artinya Kang Dedi bukan nabi, ya. Kang Dedi bukan Superman. Dan karenanya beliau seharusnya dengan data semacam ini justru malah membuka ruang kritik, ruang masukan, ruang input dari publik untuk perbaikan Jawa Barat lebih baik ke depan,” pungkasnya.
