Kementerian Sosial menegaskan komitmennya memperbaiki penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Gus Ipul mengakui, penyaluran bansos yang diterima rakyat masih jauh dari kata sempurna. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah temuan terkait penerima bantuan yang dianggap tidak layak
“Kalau salah sasaran nanti kita perbaiki di penyaluran berikutnya. Jadi itu terus kita lakukan pemutakhiran itu secara konsisten melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau ini terus dilakukan data kita akan terus akurat,” katanya saat meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Bandung, Jumat (28/11/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ia menjelaskan bahwa proses pemutakhiran tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melewati tahapan verifikasi oleh BPS. Menurutnya diperlukan waktu hingga 3 bulan untuk menjadikan data terbaru sebagai acuan penyaluran bantuan.
“Memang proses pemutakhiran perlu waktu, dari data masuk dikirim ke BPS diproses lagi, dilakukan verifikasi ulang setelah itu keluar 3 bulan sekali untuk dijadikan pedoman menyalurkan bansos,” ucapnya.
Meski begitu, Gus Ipul menegaskan Kemensos terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan data dan proses penyaluran. Hingga saat ini kata dia, jutaan nama telah dicoret sebagai penerima bantuan karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
“Pada akhirnya akan dicoret, sekarang sudah banyak yang dicoret sudah 4,6 juta yang sudah kita coret, jadi cukup banyak. Namun demikian pasti ada yang tertinggal ya kita akan terus perbaiki,” jelas Gus Ipul.
“Ya berkurang yang tidak tepat sasaran makin lama makin berkurang. Itu bisa dipastikan, mungkin sebelumnya tidak tepat sasaran 40 persen, turun 30 persen, turun 20 persen karena ini memerlukan waktu apalagi data itu dinamis. Bisa jadi ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah, ada yang pindah,” lanjutnya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat lebih aktif mengajukan usulan atau sanggahan dengan data yang lengkap, meliputi identitas calon penerima hingga dokumentasi aset rumah yang juga harus dilampirkan.
“Setiap warga yang ingin menyampaikan sesuatu, usul atau sanggah mohon dilengkapi dokumen yang cukup sehingga kami bisa menindaklanjuti. Yang penting data masuk, identitas jelas ada foto aset insyaallah akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Pada hari peninjauan itu, PT POS menyalurkan bantuan kepada 150 penerima dalam skema komunitas. Direktur Utama PT POS Indonesia Haris menyebut progres penyaluran BLTS tahap 1 dan 2 sudah mencapai sepertiga dari total alokasi.
“Penyaluran lewat PT POS per hari ini, realisasi dari alokasi yang disampaikan tahap 1 dan 2 total mencapai 12.285.359 saat ini sudah terealisasi 32,37 persen jadi sudah tersalur 7,6 juta. Tinggal 4,6 juta lagi dan target kami di akhir November ini sudah selesai,” jelasnya.
Selain evaluasi data bansos, Kemensos juga memperkuat kerja sama dengan PT POS untuk mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
“Pertama dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah rakyat, kedua memberikan beasiswa pada lulusan sekolah rakyat yang memiliki bakat untuk kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI),” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, Kemensos juga bermitra dengan sejumlah perguruan tinggi negeri untuk memperluas akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kami sebelumnya juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri seperti Unesa, Universitas Negeri Padang untuk memberikan kesempatan pada lulusan sekolah rakyat yang memiliki keinginan melanjutkan ke pendidikan tinggi tentu dengan syarat yang telah ditentukan,” tutupnya.
