Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dari Pemprov Jabar. Dedi menegaskan program bantuan sosial ke depan akan berbasis data kependudukan, termasuk status keikutsertaan lelaki dalam program KB.
“Nanti ke depan, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemdaprov Jabar. Namun syaratnya boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu,” kata Dedi dalam rilis yang diterima infoJabar, Senin (5/5/2025).
Dia menjelaskan pemberian beasiswa kepada anak-anak di Jawa Barat akan mempertimbangkan apakah orang tua, khususnya ibunya, telah mengikuti program KB. Hal serupa berlaku bagi calon penerima bantuan sosial lain yang masih berada di usia produktif.
“Para penerima bantuan sosial yang penerimanya, misalnya masih usia produktif, boleh menerima bansos, tapi harus KB dulu,” tuturnya.
Dedi mengatakan, dirinya tidak secara spesifik menyebut vasektomi menjadi syarat wajib untuk menerima bantuan. Menurut Dedi, penting untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB agar beban reproduksi tidak hanya ditanggung oleh perempuan. Ia menyebut penggunaan kontrasepsi seperti pil pada perempuan sering menimbulkan masalah, salah satunya karena lupa mengonsumsi sesuai jadwal.
“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu supaya KB dulu dan yang harus hari ini dikejar yang ikut KB harus laki-laki,” kata Dedi.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ia menambahkan, data kependudukan ke depan harus mencatat siapa saja yang sudah mengikuti KB. “Data kependudukan itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa, ketika kami menurunkan bantuan (sudah) ber-KB. Kalau belum ber-KB, maka KB dulu, tapi KB-nya harus laki-lakinya,” katanya.
Dedi menjelaskan tanggung jawab membesarkan dan menyekolahkan anak ada pada suami. Jika tak mampu memenuhi tanggung jawab itu, menurut Dedi, suami tersebut telah gagal menjalankan perannya.
