Derasnya kritik rakyat dalam gelombang demonstrasi belakangan ini berujung pada keputusan politik yang jarang terjadi. Lima anggota DPR RI dari tiga partai berbeda resmi dinonaktifkan.
Sebagaimana dilansir infoNews, lima anggota DPR tersebut mulai dari Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Adies Kadir.
Partai NasDem jadi partai pertama yang mengumumkan langkah tegas. Ahmad Sahroni, yang sebelumnya dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, dan Nafa Urbach, Bendahara Fraksi NasDem di DPR yang duduk di Komisi IX, keduanya dinonaktifkan.
“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim.
Surat itu dibenarkan langsung oleh Charles Meikyansah. “Iya benar,” ujar Charles yang juga Ketua DPP NasDem tersebut.
Kritik publik menyasar Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya. Salah satu yang publik sorot aksi mereka yang berjoget di sidang tahunan MPR.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan resmi.
Sebelum keputusan partai, keduanya sempat meminta maaf terbuka. Eko misalnya, meminta maaf atas perbuatannya yang dianggap sudah menimbulkan keresahan.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko.
Tak berbeda, Uya juga menyampaikan permohonan maaf. Dia menekankan penyesalannya.
“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja,” ucapnya.
Satu nama lain datang dari Golkar, Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Golkar mengambil keputusan menonaktifkan Adies Kadir.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekjen Golkar Sarmuji.
Ia menegaskan bahwa partainya tetap berpijak pada suara rakyat.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Nama Adies ramai disorot karena pernyataannya soal tunjangan DPR. Ia sempat menyebut kenaikan tunjangan beras dan bensin.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” katanya.
Namun keesokan harinya ia melakukan klarifikasi. “Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ucapnya.
Artikel ini sudah tayang di infoNews
NasDem: Sahroni dan Nafa Urbach
PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya
Golkar: Adies Kadir
Satu nama lain datang dari Golkar, Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Golkar mengambil keputusan menonaktifkan Adies Kadir.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekjen Golkar Sarmuji.
Ia menegaskan bahwa partainya tetap berpijak pada suara rakyat.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Nama Adies ramai disorot karena pernyataannya soal tunjangan DPR. Ia sempat menyebut kenaikan tunjangan beras dan bensin.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” katanya.
Namun keesokan harinya ia melakukan klarifikasi. “Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ucapnya.
Artikel ini sudah tayang di infoNews
Golkar: Adies Kadir
