Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari memberi pesan khusus kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar tidak alergi terhadap kritik dan masukan, salah satunya yang datang dari lembaga resmi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Zaini menyoroti adanya temuan KPAI terkait program pendidikan karakter yang dijalankan Pemprov Jabar. Menurutnya, Dedi Mulyadi harusnya menyambut masukan tersebut dengan terbuka, bukan justru bersikap defensif.
“Saya menyoroti soal temuan KPAI. Biasanya mereka hanya berkomentar atau bicara. Tapi kalau sudah bicara, apalagi ini institusi nasional, maka harus jadi perhatian. Seperti halnya KPI ketika menegur tayangan televisi, itu harus dievaluasi dan diperbaiki,” kata Zaini, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan, KPAI hadir sebagai komisi yang bertugas mengurusi hak-hak anak dan melindungi mereka. Karena itu, jika KPAI menemukan persoalan yang melibatkan anak, keterlibatan mereka menjadi hal yang wajar dan penting.
“Kalau ada temuan yang melibatkan anak-anak, KPAI pasti terlibat. Harusnya diterima saja masukan itu. Jangan kalau ada kritik malah dilawan. Harus terbiasa membuka diri,” ujar Zaini memberi saran.
Diketahui, KPAI menyoroti standar pendidikan dan perlindungan siswa yang dikirim ke barak militer akibat bermasalah. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkap belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang berlaku, dapat mengakibatkan mutu dari program pendidikan tidak baik.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi justru menantang KPAI untuk membina anak-anak yang bermasalah. Hal itu disampaikan Dedi saat menghadiri penutupan pendidikan karakter di Resimen Armed 1 Sthira Yudha Purwakarta beberapa waktu lalu.
“Saya ke KPAI, kan melindungi anak-anak tugas KPAI, karena melindungi tugas KPAI maka KPAI ambil peran, kalau hanya berkomentar dan memberikan rekomendasi apa maknanya, sok (silakan) ambil peran sok ambil berapa ratus anak-anak di Jabar yang bermasalah kemudian bina,” ujar Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).
