Pemerintah Kabupaten Bandung Barat langsung ngegas membenahi berbagai hal selepas euforia pergantian tahun baru 2026. Beberapa poin mejadi fokus Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Ada sejumlah sektor yang jadi fokus Jeje dan jajaran untuk dibenahi di tahun ini. Mulai dari sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.
Jeje mengatakan tiga sektor itu menjadi sektor yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Di tahun 2026 kami fokus pada pembenahan di seluruh sektor pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan terus berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga,” kata Jeje saat dikonfirmasi, Senin (5/1/2026).
Setelah sektor pembangunan infrastruktur, ada juga sektor pendidikan. Perbaikan ruang kelas menjadi prioritas pemerintah melalui Dinas Pendidikan demi menjamin proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman.
“Di sektor pendidikan, kami melanjutkan perbaikan ruang kelas agar proses belajar mengajar berlangsung lebih layak dan aman. Kita pastikan akan memperbaiki ruang-ruang kelas dan bangunan sekolah yang rusak agar aman bagi siswa,” kata Jeje.
Lalu di bidang kesehatan, Jeje juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. Tak boleh lagi ada masyarakat yang tak terjangkau layanan dasar tersebut.
“Di bidang kesehatan, kami memperkuat kualitas pelayanan supaya masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, ramah, dan terjangkau,” kata Jeje.
Kemudian masalah lain yang akan dibenahi yakni pengelolaan sampah. Sampah sendiri tak cuma jadi masalah di Bandung Barat, namun juga di seluruh daerah Bandung Raya.
“Selain itu, penanganan sampah menjadi perhatian serius kami, dengan penguatan dari hulu hingga hilir agar lingkungan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Jeje.
Pembenahan sektor-sektor yang dirasakan langsung masyarakat itu tidak boleh terganggu oleh efisiensi anggaran di tahun 2026. Pihaknya sudah merancang RAPBD 2026 guna memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
RAPBD Bandung Barat di tahun 2026 sendiri sebesar Rp2,87 Triliun. Rinciannya berasal dari PAD sebesar Rp1,04 triliun serta dana transfer yang besarannya mencapai Rp1,83 triliun.
“Keuangan kita masih bergantung pada dana transfer sebesar 63,64 persen. Sementara kontribusi PAD masih di angka 36,36 persen. Belanja daerah kita Rp2,90 Triliun. Dengan komponen, belanja operasi Rp2,15 triliun, belanja modal Rp211 miliar, belanja transfer Rp496 miliar, dan belanja tidak terduga, Rp 37,90 miliar,” kata Jeje.
“Kita dihadapkan dengan keterbatasan fiskal dan tuntutan efesiensi anggaran, jadi setiap anggaran, rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat. Efesiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan,” imbuhnya.
Kemudian masalah lain yang akan dibenahi yakni pengelolaan sampah. Sampah sendiri tak cuma jadi masalah di Bandung Barat, namun juga di seluruh daerah Bandung Raya.
“Selain itu, penanganan sampah menjadi perhatian serius kami, dengan penguatan dari hulu hingga hilir agar lingkungan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Jeje.
Pembenahan sektor-sektor yang dirasakan langsung masyarakat itu tidak boleh terganggu oleh efisiensi anggaran di tahun 2026. Pihaknya sudah merancang RAPBD 2026 guna memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
RAPBD Bandung Barat di tahun 2026 sendiri sebesar Rp2,87 Triliun. Rinciannya berasal dari PAD sebesar Rp1,04 triliun serta dana transfer yang besarannya mencapai Rp1,83 triliun.
“Keuangan kita masih bergantung pada dana transfer sebesar 63,64 persen. Sementara kontribusi PAD masih di angka 36,36 persen. Belanja daerah kita Rp2,90 Triliun. Dengan komponen, belanja operasi Rp2,15 triliun, belanja modal Rp211 miliar, belanja transfer Rp496 miliar, dan belanja tidak terduga, Rp 37,90 miliar,” kata Jeje.
“Kita dihadapkan dengan keterbatasan fiskal dan tuntutan efesiensi anggaran, jadi setiap anggaran, rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat. Efesiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan,” imbuhnya.
