Cianjur –
Orangtua siswa dan mahasiswa di Kabupaten Cianjur meminta pemerintah pusat mengkaji ulang program makan bergizi gratis (MBG). Pasalnya, dana Rp 15 ribu per siswa akan lebih maksimal bila langsung diberikan kepada orang tua ketimbang dikelola melalui dapur yang kerap bermasalah dalam kualitas maupun kesesuaian harga.
NS (35), orangtua siswa SD di Cianjur, mengatakan selama program MBG berjalan di sekolah anaknya, terjadi berbagai permasalahan, mulai dari makanan yang berbau, ditemukan ulat, roti berjamur, hingga jumlah porsi makanan yang tidak sesuai standar.
“Terbaru saat bulan puasa, menerima MBG untuk dua hari sekali. Namun, mereka justru diberi bolu yang sudah berjamur. Kalau saja sempat termakan, bisa keracunan anak-anak,” kata dia, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, jika program tersebut memang tidak bisa dihapuskan, maka para orangtua berharap agar kebijakannya diubah sehingga anggaran tidak disalurkan untuk dikelola dapur MBG.
“Lebih baik diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Tidak perlu membayar sewa, biaya karyawan, atau lainnya. Jadi nilai Rp 15 ribu per siswa itu full, sehingga tidak banyak berkurang, bahkan ada yang hanya menerima Rp 10 ribu atau Rp 8 ribu,” kata dia.
Apalagi, lanjut dia, faktanya nilai makanan yang diterima juga tidak sesuai dengan batas minimal yang dijelaskan pemerintah.
“Kemarin juga ada yang hanya dapat roti, susu kotak, dan satu buah. Kalau dihitung nilainya di bawah Rp 8 ribu jika dibelikan di warung,” kata dia.
Senada, Putri (34), orangtua siswa, menyebut program tersebut malah membuat orangtua khawatir.
“Jika kualitas makanan justru membahayakan tentu kami khawatir. Apalagi banyak kasus keracunan usai menyantap MBG. Makanya kami mohon Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang program ini,” kata dia.
Sementara itu, Agus Rama Tunggara, seorang mahasiswa Cianjur, mengatakan program MBG malah menjadi ladang bisnis, bukan fokus pada pemenuhan gizi.
“Kita sama-sama tahu, ini telah menjadi ladang bisnis bersama. Gizi anak tidak menjadi fokus utama, melainkan hanya mengejar keuntungan. Bisa dicek fakta di lapangan, berapa biaya satu paket makanan yang diterima siswa, pasti di bawah ketentuan karena para pelaksana hanya mengejar keuntungan,” kata dia.
