Jumlah calon peserta Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat diprediksi mencapai 700 ribu orang. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dari kuota yang tersedia untuk sekolah negeri.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jabar, kuota SPMB 2025 hanya sebanyak 329 ribu. Karena itu, dapat dipastikan tidak semua siswa dapat diterima di sekolah negeri, sementara sisanya diarahkan untuk masuk ke sekolah swasta.
“Sedangkan calon peserta didik yang akan masuk berdasarkan jumlah lulusan (SMP) itu sekitar 700.000 siswa, jadi dipastikan semua tidak akan masuk ke sekolah negeri,” kata Plt Kadisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, Senin (19/5/2025).
SPMB 2025 di Jabar akan dibagi dalam dua tahap yakni tahap pertama pada 10-16 Juni 2025 dan tahap kedua pada 24 Juni-1 Juli 2025. Untuk jenjang SMA, tahap pertama mencakup jalur domisili dengan kuota 35%, afirmasi 30%, dan mutasi sebesar 5% serta tahap kedua dikhususkan untuk jalur prestasi, dengan rincian prestasi akademik 30% dan non-akademik
Sementara pada Jenjang SMK, tahap pertama mencakup jalur domisili dengan kuota 35%, afirmasi 30% dan mutasi 5%. Untuk tahap kedua, jalur prestasi akademik mendapatkan kuota 50%, sedangkan jalur prestasi non-akademik sebesar 5%.
Dadan menjelaskan, pihaknya juga memberi perhatian khusus kepada peserta SPMB dari keluarga kurang mampu dimana mereka bisa ditempatkan di sekolah negeri tanpa harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.
“Kita punya rancangannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memuliakan anak-anak dari kelompok tidak mampu. Mengapa saya katakan memuliakan? Mereka tidak mesti harus ikut seleksi, tapi mereka ditempatkan,” ujarnya.
Bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemprov Jabar telah menyiapkan pembiayaan agar mereka tetap bisa bersekolah di lembaga swasta.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Kalau itu adalah kelompok yang memang kategori yang harus kita perhatikan. Tentunya ketika di swasta ada budget yang harus kami siapkan dan itu sudah kita siapkan,” ujar Deden.
“Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk membiayai anak-anak yang miskin di swasta. Itu sudah kita anggarkan begitu,” tambahnya.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk membantu pembiayaan siswa kurang mampu kata Deden mencapai Rp25 miliar. Adapun siswa kurang mampu yang akan dibantu tergabung dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Siswa yang masuk dalam program P3KE, termasuk yang tercatat di DTKS, dan tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat dari tempat tinggalnya. Biaya pendidikan mereka akan ditanggung,” ujar Deden.
Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar tersebut sudah dipastikan tersedia untuk kebutuhan siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di swasta pada tahun ajaran mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tambahan dalam APBD perubahan nanti.
“Mudah-mudahan, anggarannya bisa ditambah di APBD Perubahan, karena kami masih memverifikasi ulang data jumlah siswa yang sekolahnya akan dibiayai,” katanya.
