DPRD Kota Bandung akan memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terpenuhi di tengah konflik dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono menyatakan bahwa siapapun manajemen yang berkuasa, para pekerja tidak boleh dirugikan.
Komisi IV telah menampung sejumlah keluhan karyawan Bandung Zoo dalam sesi audiensi yang digelar bersama Serikat Pekerja Mandiri Derenten, Kamis (3/7/2025). Ia mengatakan, ada beberapa karyawan yang dibebastugaskan meskipun tidak sampai terjadi pemecatan.
“Ya ada yang di-off-kan dari posisinya, ini memicu kekhawatiran meskipun gaji masih berjalan. Tetapi sempat ada juga terjadi delay waktu dalam penggajian. Ini harus kita pastikan, agar siapapun manajemennya, karyawan jangan sampai tidak menerima hak-hak mereka,” ungkap Iman ketika dihubungi infoJabar.
Ia juga menyebut menerima laporan adanya dugaan tindakan kekerasan yang dialami oleh beberapa karyawan di tengah konflik ini. Bila benar terjadi, DPRD Kota Bandung mendorong agar korban segera melapor ke kepolisian.
“Ada yang mungkin terjadi penekanan psikologis, ada juga pengakuan kekerasan fisik, tapi kita tidak ada kewenangan untuk menggali lebih dalam. Saya dorong untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian kalau ada potensi pidana,” paparnya.
Iman mengingatkan, jika tidak ada pelaporan, maka aparat berwenang bisa luput dari informasi penting yang seharusnya ditangani secara hukum. Ia menekankan bahwa langkah pelaporan penting untuk memastikan perlindungan terhadap karyawan benar-benar bisa diterapkan secara konkret.
“Kalau tidak ada pelaporan, polisi juga tidak bisa bertindak. Padahal kalau memang ada unsur pidana, harus segera ditangani karena sudah bukan urusan internal lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bandung Zoo menutup operasional sementara pada Kamis 3 Juli 2025 akibat konflik dua kubu manajemen yang meningkat, yakni antara Yayasan Margasatwa Tamansari dan Taman Safari Indonesia.
Dalam audiensi bersama DPRD, perwakilan karyawan menyampaikan sejumlah keluhan yang timbul akibat dualisme tersebut. Salah satu yang disoroti adalah ketidakjelasan alur komando dan pembagian tugas.
“Job description jadi kabur. Ada karyawan yang bingung harus mengikuti arahan dari manajemen yang mana,” jelas Iman.
Tak hanya menyangkut hubungan kerja, dualisme kepemimpinan juga berdampak pada teknis operasional. Proses pengadaan pakan hewan, misalnya, ikut terhambat karena tidak jelas siapa yang berwenang mengambil keputusan keuangan.
“Mereka juga khawatir efeknya ke pemeliharaan dan perawatan hewan-hewan. Karena hal sederhana seperti membeli pakan saja, karena dualisme ini, alurnya jadi tidak jelas,” ungkapnya.
Iman menyatakan, DPRD akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pemkot Bandung untuk mendorong penyelesaian konflik dan memastikan tidak ada hak-hak pekerja yang diabaikan. Kesejahteraan karyawan hingga keselamatan hewan-hewan menjadi prioritas.
“Kekhawatiran utamanya kan pada nasib karyawan, dan kedua kepada hewan-hewan yang menjadi tanggungjawab mereka. Kita akan terus berkomunikasi dengan Forkopimda dan piminan DPRD, juga mendorong eksekutif untuk bertindak,” terangnya.
