Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Syekh Datul Kahfi, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Rabu (4/6/2025). Jalur ini merupakan akses utama menuju kawasan wisata batik Trusmi, destinasi unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Cirebon.
Langkah ini diambil menyusul inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (2/6). Dalam sidaknya, Gubernur menyoroti kondisi jalan yang dipenuhi PKL dan meminta Pemkab Cirebon untuk segera melakukan penataan agar trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki.
Namun di balik upaya penataan tersebut, gejolak pun muncul. Sejumlah pedagang menyatakan penolakan karena mereka mengandalkan tempat itu sebagai satu-satunya sumber penghidupan.
“Wajar kalau ada yang keberatan. Tapi trotoar adalah hak pejalan kaki, bukan untuk berdagang,” tegas Imam Ustadi, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon.
Imam menekankan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang. Pedagang akan dialihkan ke dalam Pasar Pasalaran, yang telah disiapkan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin). Namun, ia juga menegaskan bahwa jika imbauan tidak diindahkan, barang dagangan akan ditertibkan secara tegas.
“Kita ingin menata kawasan Trusmi supaya makin menarik sebagai destinasi wisata. Kalau jalannya bersih dan tertib, wisatawan nyaman, ekonomi juga tumbuh,” ujarnya.
Trusmi sendiri telah lama dikenal sebagai ikon batik Jawa Barat, dan diharapkan bisa setara dengan kawasan wisata legendaris seperti Malioboro di Yogyakarta. Karena itu, penataan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengangkat citra dan ekonomi lokal.
Di sisi lain, para pedagang mengeluhkan pendekatan yang dianggap kurang persuasif dan minim komunikasi awal. Salah satunya, Holifah (39), warga Weru Lor yang sudah empat tahun berjualan di lokasi tersebut.
“Saya kecewa. Tidak ada sosialisasi sebelumnya. Kalau harus pindah ke dalam pasar, sewanya mahal. Saya cuma pedagang kecil, tidak punya cukup uang,” keluhnya.
Kekecewaan Holifah mewakili keresahan banyak pedagang kecil yang merasa belum siap menghadapi relokasi. Mereka khawatir kehilangan pelanggan, omzet menurun, hingga tidak sanggup membayar sewa lapak resmi.
Merespons hal itu, Imam Ustadi mengatakan bahwa proses pendataan masih berjalan, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Forkopimcam agar data lebih akurat, serta solusi yang ditawarkan bisa menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kami perkirakan ada lebih dari 100 pedagang. Termasuk yang hanya berjualan malam hari. Kami ingin pastikan relokasi ini adil dan tidak merugikan siapapun,” tambahnya.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan, yang turut hadir dalam sosialisasi ini, menyatakan dukungannya terhadap langkah penataan tersebut. Ia menyayangkan kawasan wisata unggulan seperti Trusmi belum tertata optimal selama ini.
“Trusmi punya potensi besar untuk jadi destinasi wisata luar biasa. Penataan ini bukan untuk menyingkirkan pedagang, tapi agar semuanya jadi lebih baik,” tegasnya.
