Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap peluang baru bagi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Bandara tersebut berpotensi dialihkan menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara (AU), menyusul respons positif Presiden RI Prabowo Subianto terhadap usulan Pemprov Jabar.
Dedi menyebut, gagasan tersebut berangkat dari usulannya agar kawasan Kertajati tidak hanya bergantung pada fungsi penerbangan komersial, melainkan dikembangkan sebagai pusat industri pertahanan dalam negeri.
“Saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Nah, ini mendapat respon presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujar Dedi, Jumat (23/1/2026).
Menurut Dedi, komunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut telah dilakukan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan. Saat ini, pembahasan disebut tinggal menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.
“Saya sudah bertemu Mensesneg, Presiden juga sudah bertemu Menhan, tinggal opsinya saja,” katanya.
Di tengah wacana tersebut, Dedi menegaskan tidak ada rencana Pemprov Jawa Barat menjual saham BIJB Kertajati. Opsi yang dibahas bersama pemerintah pusat adalah skema tukar guling aset.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana setiap tahun harus mengeluarkan biaya,” ucap Dedi.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Ia mengakui, hingga kini belum ada kepastian BIJB Kertajati dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasionalnya sendiri.
“Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemprov Jabar mengusulkan skema tukar guling aset, di mana BIJB Kertajati diserahkan kepada pemerintah pusat, sementara Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan sekitarnya dikelola Pemprov Jabar.
“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh,” kata Dedi.
Ia menilai, Bandara Husein Sastranegara memiliki keunggulan karena infrastruktur dan pasarnya sudah terbentuk, sehingga pengembangan bisa dilakukan lebih cepat.
“Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Enggak usah lama tuh waktunya, kita benahi, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah, dan sehingga dalam waktu enggak terlalu lama pasti ramai,” jelasnya.
