Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menggelontorkan dana sebesar Rp6 miliar untuk membantu warga Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung, yang terancam kehilangan tempat tinggal akibat sengketa lahan.
Anggaran tersebut rencananya akan digunakan sebagai biaya sewa rumah selama satu tahun bagi ratusan kepala keluarga yang terdampak.
Diketahui, ratusan rumah di Gang Satata Sariksa Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay terancam dibongkar setelah ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan di sana.
Merespons permasalahan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu langsung dengan perwakilan warga. Mereka diundang untuk berdialog di Gedung Pakuan Bandung pada Rabu (16/4/2025) sore.
Dalam pertemuan itu, Dedi menyebut Pemprov Jabar hadir untuk bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang dihadapi warga. Namun Dedi menyebut, terkait masalah sengketa lahan yang dihadapi warga, hal itu jadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Urusan keperdataannya kan saya tidak bisa mencampuri ya, itu kan ranahnya pengadilan dan putusan pengadilan. Jadi saya menjaga urusan sosialnya. Urusan sosialnya apabila warga akan meninggalkan tempat karena merasa bahwa itu bukan hak yang dimilikinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dedi menuturkan Pemprov Jabar akan membantu warga Sukahaji yang terancam kehilangan tempat tinggal dengan menyediakan kontrakan selama satu tahun.
“Maka kita nyiapin kontrakan selama 1 tahun dan membantu kebutuhan pangannya untuk beberapa saat sehingga mereka tidak dalam posisi terlantar kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
“Saya enggak tahu jumlahnya berapa mungkin kalau yang tinggal sisa sekitar 600 kepala keluarga,” sambungnya.
Bagi yang ingin menerima tawaran tersebut, Dedi meminta warga untuk datang ke pemerintah kewilayahan, dalam hal ini RW masing-masing untuk didata. Adapun anggaran yang diperlukan untuk sewa kontrakan itu menurut Dedi berasal dari Pemprov Jabar.
“Ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar,” tandasnya.
Sementara itu, Shobbin salah satu warga Sukahaji yang ikut dalam pertemuan itu mengaku apa yang ditawarkan oleh Pemprov Jabar belum memfasilitasi segala keresahan warga Sukahaji. Karena itu, menurutnya warga belum memutuskan menerima atau tidak tawaran kontrakan tersebut.
“Pemprov akan memberikan fasilitas kontrakan secara free selama satu tahun, tapi realisasinya secara teknis belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap diskusi,” singkatnya.
