Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara terkait dugaan suap proyek.
Menanggapi peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK.
“Kita tunggu pernyataan resminya, kan sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung, Jumat (19/12/2025) malam.
Dedi mengaku memiliki kedekatan dengan Ade Kuswara, terutama dalam konteks kebijakan penataan wilayah dan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, selama ini Ade Kuswara menunjukkan perhatian besar terhadap persoalan lingkungan dan kawasan kumuh.
“Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.
Meski demikian, Dedi menegaskan ia kerap mengingatkan kepala daerah agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan dan tidak melanggar aturan.
“Dan selama ini juga kalau bertemu dia selalu ngingetin, saya bilang nggak boleh ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dia mengatakan enggak ada pak,” ujar Dedi.
Terkait OTT yang kini menyeret nama Ade Kuswara, Dedi menyebut kejadian tersebut berada di luar nasihat yang selama ini ia sampaikan kepada bupati.
“Tapi kalau sekarang terjadi ya itu di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada bupati,” ucap Dedi.
Dedi pun berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya konsistensi seluruh pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.
“Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jabar, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya menjalankan pemerintahan secara baik,” pungkas Dedi.
