Lembang menjadi primadona pariwisata di Kabupaten Bandung Barat. Namun di balik keindahannya, Lembang mulai menghadapi masalah besar akibat alihfungsi lahan yang berdampak pada terjadinya sejumlah bencana alam.
Menanggapi kondisi itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk segera bertindak. Dedi menegaskan tidak boleh ada lagi pembangunan di Lembang yang mengorbankan lahan hijau.
“Saya sudah minta ke bupati untuk melakukan evaluasi tata ruang. Yang kedua tidak boleh ada pembangunan baru menggunakan area sawah, hutan kan jelas Pergub-nya ada, berarti kabupaten kota nggak boleh ngeluarin IMB,” tegas Dedi saat diwawancarai di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
Dedi menuturkan, Pemprov Jabar berkomitmen memperbaiki kondisi lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU) dengan menyiapkan beberapa langkah, seperti penghijauan hingga perbaikan drainase.
“Kemudian berikutnya di November nanti kita mulai gerakin wilayah itu akan dihijaukan melalui penanaman bambu dan kemudian seluruh drainase sudah dikerjakan hari ini. Pasar Lembang sudah dibongkar semua, dan kemudian nanti Pemprov akan membuat drainase untuk jalan provinsi,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti keberadaan objek wisata di kawasan Lembang. Menurutnya, pengusaha wajib menyesuaikan tempat usahanya dengan kondisi lingkungan yang ada. Dia juga meminta agar tidak perlu lagi pendirian area wisata baru di Lembang.
“Jadi pengembang wisata harus menyesuaikan dengan alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan wisata dan kemudian pemerintah kabupaten harus selektif, kalau misalnya di area wisata itu cukup dua (lokasi), jangan dimasukin jumlah wisata yang banyak, yang bangkrut juga banyak,” ungkap Dedi.
Selain itu, Dedi meminta seluruh bangunan tidak berizin untuk dibongkar. Sebab menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, sekitar 50 persen bangunan di Lembang berdiri tanpa izin.
“Bongkar, selesai,” tegasnya.
