Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemprov setiap tahun harus mengeluarkan biaya puluhan miliar untuk kebutuhan operasional BIBJ Kertajati, Majalengka. Demul, sapaan Dedi Mulyadi menginginkan adanya efisiensi supaya anggaran itu bisa disalurkan untuk keperluan yang lain.
Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar menanggung beban setiap tahun untuk BIJB Kertajati sebesar Rp 60 miliar. Sementara di sisi lain, Pemprov punya kewajiban utang BPJS Kesehatan kabupaten/kota yang harus dibayar sekitar Rp 300 miliar.
“Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional Kertajati. Terus kemudian, Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS Rp 300 miliar terhadap kabupaten/kota,” katanya, Rabu (11/6/2025).
Dedi Mulyadi pun sudah komplain kepada kepala dinas jajarannya soal beban anggaran ini. Sebab menurutnya, Pemprov punya kewajiban membayar anggaran BPJS Kesehatan dibanding mengucurkan hibah untuk biaya operasional BIJB Kertajati
“Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya saya komplain ke teman-teman Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup, lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS,” tuturnya.
Ia pun memastikan bakal segera mengambil keputusan soal efesiensi anggaran itu. Sebab menurut Dedi Mulyadi, kewajiban pembayaran dana BPJS Kesehatan lebih penting buat keperluan warga dibanding jika dibandingkan dengan dana hibah yang dikucurkan.
“Kan ini rawan kalau kabupaten/kotanya tidak bayar. Itu bisa stop pelayanannya. Nah, ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem lho,” ucapnya.
“Makanya saya selalu mengkritisi, kenapa sih kita belanja hibah dulu, padahal kewajiban pemerintah itu yang utama dibanding belanja hibah,” pungkasnya.
