Bandung –
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun masih jauh dari keputusan final. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hal itu masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah.
Saat ini, Pemprov Jabar justru tengah membuka berbagai kemungkinan lain agar kebutuhan pembiayaan daerah dapat terpenuhi tanpa harus mengambil opsi utang.
Dedi mengatakan, pembicaraan mengenai rencana pinjaman ke Bank bjb itu memang ramai dibicarakan publik dalam beberapa waktu terakhir. Namun ia menegaskan bahwa hal itu masih sebatas rencana yang terus dikaji secara mendalam.
“Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Negosiasi Dana ke Pemerintah Pusat
Salah satu opsi yang kini tengah didorong oleh Pemprov Jabar adalah mempercepat pencairan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dana tersebut, menurut Dedi, merupakan hak Jawa Barat yang hingga kini belum dibayarkan selama dua tahun terakhir.
Ia menjelaskan bahwa jika pembayaran dana tersebut dapat segera direalisasikan, maka kebutuhan pembiayaan daerah bisa ditutup tanpa perlu melakukan pinjaman ke bank.
“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar. Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” ujarnya.
Dedi pun berharap proses pencairan dana tersebut dapat segera terealisasi agar pemerintah daerah tidak perlu menempuh langkah berutang.
“Semoga saja bisa terealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam,” kata Dedi.
Dedi juga meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan berbagai perhitungan dan mempertimbangkan langkah terbaik bagi kondisi keuangan daerah.
“Karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB,” pungkasnya.
