Bandung –
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Lonjakan harga energi hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi dampak yang dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada 2025 lalu justru membuahkan keuntungan pada tahun ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan keputusan mempercepat proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran saat itu sempat menuai kritik. Namun, kebijakan tersebut kini dianggap membuat posisi fiskal daerah lebih aman saat harga-harga mulai melonjak akibat gejolak geopolitik.
Pada akhir 2025, Pemprov Jabar berhasil menuntaskan proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar melalui skema tunda bayar, walaupun hal itu sempat menimbulkan kontroversi.
“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Menurut Dedi, pola pengelolaan anggaran di masa kepemimpinannya juga berbeda dari sebelumnya. Ia berupaya meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) agar dana pembangunan bisa langsung dimanfaatkan.
Sebelumnya, setiap akhir tahun APBD Jawa Barat selalu menyisakan SiLPA hingga Rp1,8 triliun. Namun pada 2025, jumlah tersebut ditekan hingga hampir nol.
Ia mengungkapkan percepatan pembangunan dilakukan pada Oktober 2025. Saat itu ia yakin anggaran untuk membayar proyek tetap tersedia pada tahun berikutnya sehingga pembangunan tidak perlu ditunda.
“Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober, saya tahu uangnya akan ada, saya tahu. Tapi saya bilang, proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang Rp1 triliun, kita lebih untung,” katanya.
Adapun kewajiban tunda bayar sebesar Rp629 miliar tersebut telah diselesaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat sejak awal 2026.
Menurut Dedi, kondisi global pada 2026 memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat memengaruhi biaya pembangunan daerah. Ketegangan itu memicu lonjakan harga minyak dunia.
Situasi semakin rumit dengan ancaman penutupan Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Bagi sektor infrastruktur, kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada berbagai material konstruksi, terutama aspal yang berbasis minyak bumi.
“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik, kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Untung kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini,” paparnya.
Dedi mengaku strategi percepatan belanja dengan skema tunda bayar sebenarnya bukan hal baru baginya. Pendekatan serupa pernah ia terapkan ketika memimpin Purwakarta selama dua periode.
Video Kemenhaj: 6.047 Jemaah Umroh Kembali ke Tanah Air“
