Jakarta –
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Isu beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencuat seiring dengan viralnya ucapan ‘cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan’ yang diunggah salah satu alumni di media sosial.
Lantas bagaimana sebenarnya asal usul beasiswa LPDP?
Pembentukan LPDP oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana abadi pendidikan ternyata berawal dari pembicaraan singkat antara Sri Mulyani Indrawati saat awal menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan koleganya dari Malaysia di tahun 2005 lalu.
“Idenya muncul dari menteri keuangan Malaysia yang mengatakan dia punya puluhan staf (yang sedang belajar) di LSE (London School of Economics),” ujar Sri Mulyani dalam sesi diskusinya dengan para penerima beasiswa LPDP di gedung Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Selasa (9/4/2019) dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia melanjutkan,”Waduh, kalau staf saya tidak ada yang sekolah di tempat yang keren ini, bagaimana kita bisa berhadapan di ASEAN dan internasional?”
Seperti diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2005-2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian 2016-2025 di masa Presiden Joko Widodo.
Kisah ini diulanginya saat sambutan di pembukaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) Indonesia di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
“Waktu saya jadi Menteri Keuangan di 2005, 2006 mulainya, itu saya merasa minder karena banyak orang Indonesia yang tidak mampu sekolah di the best university. Sesama Menkeu even di lingkungan ASEAN, Malaysia, Singapore mereka selalu bilang, ‘I have my staf mereka udah belajar di Harvard, Columbia, di Stanford, di London School of Economics’. Saya bilang anak buah saya nggak ada yang lulusan situ. Dan kita merasa, we realized bahwa kita harus catching up,” tutur Menkeu Sri Mulyani.
“Sehingga muncullah keinginan untuk mengirimkan orang Indonesia, saya yakin mereka mampu masuk ke universitas yang top bagus di dunia, namun selama ini tidak mampu karena tidak ada biaya,” jelasnya.
Sri Mulyani kemudian menggagas dana abadi pendidikan pada 2009 untuk bisa menyekolahkan orang Indonesia ke universitas top dunia. Selain itu, motif lainnya, untuk memenuhi amanat UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan 20% APBN.
“Saya termasuk yang memulai melahirkan dana pendidikan abadi tahun 2009, dengan Rp 1 triliun waktu itu, motivasinya ada 2. Make sure bahwa 20 persen APBN yang diamanatkan konstitusi tidak wasted. Jadi kalau dia tidak terbelanjakan dia harus menjadi dana abadi. Karena waktu kita semuanya dibelanjakan, banyak sekolah yang tak mampu gunakan. Beli kursi padahal kursinya masih bagus. Ngelabur atau ngecat sekolah, ganti pager karena dia nggak tahu bagaimana dia menghabiskan dana pendidikan. Maka motif pertama adalah make sure anggaran pendidikan tidak wasted, maka dibuatlah dana abadi,” urai Sri Mulyani.
Pengelolaan dana abadi tersebut kemudian dikelola sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang didirikan pada 2011 dengan nama LPDP. LPDP saat ini telah memberi beasiswa kepada banyak pelajar Indonesia untuk belajar di berbagai universitas terbaik di dalam dan luar negeri. Selain itu, LPDP juga memfasilitasi pendanaan riset bagi peneliti di Tanah Air.
