Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.
Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan,” ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.
“SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan,” terangnya.
Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.
“Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi,” ungkapnya.
“Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada,” lanjutnya.
Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.
“Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan,” paparnya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!
“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.
“Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain,” ungkapnya.
“Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG,” tutupnya.
