Bandung –
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Setahun sudah Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat. Dalam rentang waktu yang relatif singkat itu, ia berhasil mengukuhkan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, komunikatif, dan tegas dalam mengambil sikap.
Tak heran jika survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya menembus angka 95%. Namun, di balik angka yang nyaris sempurna itu, muncul pertanyaan: apakah tingginya kepuasan publik berbanding lurus dengan kualitas tata kelola pemerintahan?
Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengingatkan bahwa survei kepuasan berbasis persepsi tidak bisa serta-merta dijadikan tolok ukur efektivitas pemerintahan.
“Saya rasa hasil survei itu mengatakan sekitar 95% tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan ini basisnya itu persepsi, ini saya garis bawahi dulu ya, bukan berbasis pada pendekatan tata kelola sektor publik berbasis bukti,” ucap Kristian, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, persepsi publik adalah hal yang sah. Masyarakat berhak merasa puas terhadap gaya kepemimpinan yang mereka lihat dan rasakan. Namun, dalam perspektif administrasi publik, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada soal kesan.
“Karena kalau tata kelola sektor publik berbasis bukti kita harus ada ukuran-ukuran yang jelas. Tapi kalau persepsi apa yang ada di benak masyarakat, dan itu sah-sah saja silakan. Jadi itu kan pertanyaannya seberapa puas terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi, ya masyarakat menyatakan sangat puas, oke lah dari situ,” katanya.
Di titik inilah, kata Kristian, evaluasi menjadi lebih kompleks. Sebab, yang dinilai bukan hanya figur, melainkan sistem yang ia bangun, seperti arah kebijakan, kinerja kelembagaan, hingga konsistensi antara perencanaan dengan anggaran yang tersedia.
“Dan juga kita perlu melihat dari dampak yang terukur atas kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini baru kemudian kita bicara ada buktinya. Jadi kalau menurut saya bukan populer atau tidak ya,” jelasnya.
“Artinya kalau populer iya lah bisa sampai 95%, tetapi pertanyaan kritisnya adalah efektif atau tidak secara sistem?” sambung dia.
Antara Janji Politik dan Implementasi
Dalam satu tahun pertama, Kristian menilai yang paling realistis untuk dievaluasi adalah konsistensi antara janji politik dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan implementasinya dalam APBD.
“Dalam horizon 1 tahun yang realistis untuk dinilai di antaranya kita bisa melihat bagaimana konsistensi antara janji politik dan implementasi RPJMD, karena saya belum melihat benang merah yang tegas antara janji politik dengan RPJMD,” ungkap Kristian.
Ia juga menyinggung dinamika hubungan kepala daerah dengan birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pejabat dari Purwakarta yang ditarik untuk mengisi jabatan di tingkat provinsi. Menurutnya, indikasi kurangnya kepercayaan terhadap birokrasi lama bisa berdampak pada stabilitas kelembagaan.
“Buktinya apa? Buktinya kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat buktinya sudah jelas ketika Kang Dedi menarik unsur-unsur birokrasi dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk ditempatkan di Pemprov Jabar. Ini kan menandakan bahwa dia tidak menaruh kepercayaan terhadap birokrasi yang sudah ada, ada gap di situ,” jelasnya.
Padahal, dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Kristian, kinerja tidak pernah berdiri sebagai kerja personal semata. Sebaliknya, yang harus dilihat dan jadi tolok ukur adalah kinerja secara kelembagaan.
“Sehingga salah satu yang perlu dinilai adalah bagaimana pola hubungan kepala daerah dengan birokrasi, karena bagaimanapun kebijakan itu tidak bisa dilihat sebagai kinerja personal,” ujarnya.
Kebijakan Temporer dan Minim Ukuran
Kristian memahami bahwa satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi belum cukup untuk melihat dampak struktural, terutama dalam sektor ekonomi. Namun, arah manajerial dan pola kebijakan sudah bisa dibaca.
“Saya mengatakan satu tahun belum cukup untuk menilai dampak struktural jangka panjang, ekonomi misal, tetapi kita sudah bisa membaca aktivitas manajerialnya yang menurut saya dari arah kebijakan banyak yang sifatnya hanya temporer saja,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan pendidikan berbasis barak militer yang sempat menjadi sorotan di tahun 2025 lalu, namun kini tak jelas nasibnya.
“Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, kita kan pernah kemarin dikagetkan dengan pendidikan di barak (militer). Tapi kemudian kemudian bagaimana keberlanjutannya? Tidak ada gitu kan ya,” tanya Kristian.
Dalam pendekatan evidence-based policy, menurutnya, setiap kebijakan seharusnya dirumuskan berbasis data sosial ekonomi yang jelas, memiliki indikator kinerja, serta terukur dampaknya.
“Sampai dengan sekarang belum ada pengukuran yang jelas. Apakah kebijakan dirumuskan berdasarkan data sosial ekonomi yang jelas,” ungkap dia.
Ia mempertanyakan target konkret terkait pengurangan kemiskinan, pengendalian pengangguran, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Ini kita butuh indikator-indikator seperti ini untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Kang Dedi. Menurut saya ini belum belum ada laporan-laporan yang terkait dengan ukuran-ukuran tersebut yang memperlihatkan kinerja konkret dari kepala daerah saat ini,” paparnya.
Bahkan dalam aspek belanja publik, ia menilai belum terlihat ukuran output yang terpublikasi secara gamblang. “Sampai sejauh ini belum ada ukuran yang nyata tentang bagaimana output dari belanja publik di Jawa Barat,” ucap Kristian.
Kuat di Simbol, Lemah di Struktur?
Gaya kepemimpinan Dedi, menurut Kristian, sangat kuat dalam komunikasi publik dan simbolisme kebijakan. Akan tetapi, penguatan sistem birokrasi jangka panjang belum tampak dominan. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan tak bisa hanya mengandalkan panggung komunikasi.
“Saya melihat kalau Kang Dedi ini lebih cenderung dilihat menerapkan gaya kepemimpinan yang simbolik, karena apa? Karena dia kuat di komunikasi publiknya. Tetapi dia lemah di aspek kepemimpinan struktural,” terangnya.
“Kebijakan tidak hanya sekedar live di YouTube dan seterusnya. Tetapi harus bisa memperbaiki sistem kerja dalam jangka panjang,” sambungnya.
Setahun pertama bisa disebut sebagai fase konsolidasi legitimasi dan penguatan citra. Energi politik terlihat kuat, komunikasi publik masif, dan kedekatan dengan masyarakat terasa nyata. Namun, sebagaimana diingatkan Kristian, keberanian politik harus berjalan seiring dengan ketelitian desain kebijakan.
“Setahun ini memperlihatkan energi politik yang kuat. Dedi Mulyadi menunjukkan keberanian mengambil sikap dan membangun citra kepemimpinan yang tegas. Dalam politik, itu penting. Tetapi dalam administrasi publik, keberanian harus disertai ketelitian desain kebijakan,” ucapnya.
“Popularitas bisa menjadi modal awal, namun keberlanjutan pemerintahan ditentukan oleh kualitas sistem,” pungkasnya.
