Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah menerima kehormatan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terkait dengan tercapainya swasembada pangan di Indonesia.
Aep Syaepuloh dianugerahi Satyalancana Wira Karya langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dalam acara pengumuman Swasembada Pangan, di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menuturkan, ia cukup berbangga karena kerja kerasnya dalam program pertanian kini mendapat penghargaan dari Presiden.
“Alhamdulillah hari ini Bapak Presiden telah menganugerahkan Satyalancana Wira Karya dalam kategori 10 daerah penghasil gabah terbanyak nasional. Ini tentu merupakan bentuk pengakuan nasional atas kerja keras dan dedikasi kami,” kata Aep, usai penganugerahan.
Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026.
Keppres tersebut secara resmi mengatur penganugerahan tanda kehormatan, termasuk Satyalancana Wira Karya yang diterima Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Pengalaman dan keahliannya dalam memimpin Karawang telah diakui, khususnya mengelola pertanian, dan kini diapresiasi melalui penghargaan dari institusi tertinggi.
“Hal ini juga menegaskan kewenangan dan kebijakan kami di daerah telah diakui di mata pemerintah pusat,” kata dia.
Selain membawa nama harum Kabupaten Karawang di kancah nasional, penganugerahan Satyalancana Wira Karya juga diharapkan bisa memberi semangat bagi seluruh pegawai pemerintahan di Karawang untuk bekerja dengan lebih baik.
“Ini membawa nama harum bagi masyarakat Karawang di kancah nasional, penganugerahan ini diharapkan bisa memacu semangat seluruh jajaran pemerintahan untuk bersama-sama membangun Karawang yang lebih maju,” ucapnya.
Aep menceritakan banyak program pertanian yang selama ini telah digulirkan, mulai dari asuransi, hingga pembebasan pajak lahan sawah untuk menunjang program swasembada pangan.
“Kita tentu memiliki banyak program seperti AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) untuk menjamin kesejahteraan petani, hingga pembebasan pajak bagi lahan sawah di bawah 3 hektare. Hal ini akan terus kita tingkatkan dan upayakan karena menunjang program swasembada pangan nasional,” pungkasnya.
