Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta program yang dinilai tidak mendesak segera dicoret. Anggaran tersebut akan dialihkan ke program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN Pemkab Bandung harus fokus pada program yang berkaitan dengan visi-misi. Oleh karena itu, belanja OPD langsung dievaluasi.
“Saya minta kita fokus pada belanja visi-misi dan 57 rencana aksi. Ini harus terwujud. Kita fokus menyelesaikan janji politik kepada rakyat,” ujar Dadang kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
APBD Kabupaten Bandung terdampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. APBD yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 7,3 triliun pada 2026, kini menyusut menjadi Rp 6,2 triliun.
“APBD kita berkurang Rp 1,1 triliun karena ada pengurangan TKD hampir Rp 1 triliun. Oleh karena itu, terkait rencana belanja 2026, saya minta prioritaskan belanja visi-misi. Belanja dinas yang tidak penting, coret saja,” tegasnya.
Dadang menilai pemkab harus cermat mengatur belanja daerah di tengah pemangkasan TKD. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memprioritaskan usulan program yang berkaitan erat dengan visi-misi pasangan Bedas.
“Saya minta Bapperida fokus mengevaluasi setiap usulan program. Alihkan belanja tidak penting untuk hal mendesak, seperti pembangunan RSUD Cimenyan serta perbaikan jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Dadang menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan I (TW 1) 2026 dengan target minimal Rp 500 miliar.
“Saya minta dinas yang sudah memaparkan programnya segera mempercepat penyerapan anggaran. Kita harus memastikan setiap program yang disetujui segera terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dadang.
Ia menilai seluruh ASN dan karyawan Pemkab Bandung menunjukkan kinerja baik selama 2025. Hal ini tercapai karena mereka konsisten mengawal belanja yang telah disepakati bersama.
“Berdasarkan evaluasi 2025, Pemkab Bandung tidak mengalami gagal bayar. Ini menandakan seluruh ASN dan karyawan memiliki komitmen serta disiplin tinggi dalam bertugas,” pungkasnya.
Dadang menilai pemkab harus cermat mengatur belanja daerah di tengah pemangkasan TKD. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memprioritaskan usulan program yang berkaitan erat dengan visi-misi pasangan Bedas.
“Saya minta Bapperida fokus mengevaluasi setiap usulan program. Alihkan belanja tidak penting untuk hal mendesak, seperti pembangunan RSUD Cimenyan serta perbaikan jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Dadang menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan I (TW 1) 2026 dengan target minimal Rp 500 miliar.
“Saya minta dinas yang sudah memaparkan programnya segera mempercepat penyerapan anggaran. Kita harus memastikan setiap program yang disetujui segera terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dadang.
Ia menilai seluruh ASN dan karyawan Pemkab Bandung menunjukkan kinerja baik selama 2025. Hal ini tercapai karena mereka konsisten mengawal belanja yang telah disepakati bersama.
“Berdasarkan evaluasi 2025, Pemkab Bandung tidak mengalami gagal bayar. Ini menandakan seluruh ASN dan karyawan memiliki komitmen serta disiplin tinggi dalam bertugas,” pungkasnya.
