Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program BPJS Universal Coverage Health (UCH). Program ini dianggap sebagai jaminan penting bagi masyarakat agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
Aep mengungkap, meski Karawang sebelumnya telah memiliki program Karawang Sehat, namun efektivitasnya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Dulu kita memang punya program Karawang Sehat, beban anggarannya mencapai Rp30 miliar. Tapi ini saya rasa harus ditingkatkan demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, sehingga saya berpandangan program BPJS UHC ini harus berjalan meski kondisi pemotongan TKD yang signifikan,” kata Aep, saat diwawancara infoJabar, di Kantor Bupati Karawang, Selasa (14/10/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Pemotongan dana pusat disebut mencapai Rp800 miliar, sementara pemerintah daerah tetap harus menyiapkan anggaran Rp310 miliar setiap tahun untuk menjamin keberlangsungan program BPJS UHC.
“Kita pemotongan TKD mencapai Rp800 miliar, bayangkan saja, dulu setiap tahun untuk Karawang Sehat kita alokasikan sebanyak Rp30 miliar sekarang harus dialokasikan Rp310 miliar. Kenapa ini harus tetap berjalan karena demi kepentingan masyarakat program yang langsung menyentuh,” kata dia.
Untuk menutup defisit anggaran, Aep mengaku melakukan pemangkasan belanja operasional, termasuk biaya perjalanan dinas dan efisiensi internal pemerintahan. Bahkan, langkah ekstrem berupa penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tengah direncanakan.
“Kita atasi dengan pemangkasan anggaran namun yang sifatnya bukan pembangunan, misalnya perjalanan dinas dan biaya operasional bupati dan wakil bupati itu harus kita potong, saya tak ada perjalanan dinas dengan tiket pesawat sekarang. Bahkan cara paling efektif kita berencana mengurangi OPD nantinya ada 2 dinas yang dilebur jadi 1,” imbuhnya.
Menurut Aep, BPJS UHC merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar warganya. Program ini memastikan seluruh masyarakat Karawang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus khawatir dengan biaya.
“Anggaran untuk BPJS UCH setiap tahun mencapai sekitar Rp310 miliar. Dengan program ini, tidak ada lagi masyarakat yang sakit tapi tidak bisa dilayani oleh rumah sakit dimanapun dan kapanpun,” ungkapnya.
Aep menjelaskan, mekanisme pelaksanaan program tersebut dibuat sederhana. Warga yang sakit cukup datang ke puskesmas terdekat, dan secara otomatis akan didaftarkan sebagai peserta BPJS UHC.
“Cukup datang ke Puskesmas ketika sakit, nanti akan langsung didaftarkan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warganya yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang maksimal,” ucap Aep.
Meski harus menghadapi pemangkasan anggaran yang besar, Aep menegaskan bahwa anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat tidak akan disentuh. Baginya, kesehatan adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Kalaupun anggaran saya dipotong Rp800 miliar, jelas saya tidak akan mau belanja untuk masyarakat dipotong, meskipun banyak yang menyarankan ini program ditunda. Masyarakat harus betul-betul saya perhatikan lebih awal,” pungkasnya.
