Sukabumi –
Persoalan sampah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seolah menjadi benang kusut yang sulit terurai. Belum tuntas sorotan publik terhadap kondisi sampah di pesisir Pantai Talanca dan Loji, kini tumpukan sampah menggunung terlihat di kawasan perkotaan Palabuhanratu.
Pemandangan memprihatinkan terlihat di Jalan Pelita, kawasan Cipatuguran, Kelurahan Palabuhanratu, pada Kamis (12/2/2026).
Sampah rumah tangga menumpuk memanjang di tepi jalan akses menuju PLTU Jabar 2, menyerupai gerbong kereta api yang tak berujung.
Kondisi ini memicu reaksi dari warga setempat yang merasa tidak memiliki pilihan.
Beni (40), seorang warga Palabuhanratu, mengungkapkan kebingungannya terkait manajemen pengelolaan sampah di wilayah ibu kota kabupaten tersebut.
“Jujur kami bingung mau buang ke mana. Di sekitar sini tidak disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) atau kontainer resmi,” ungkap Beni.
Beni mempertanyakan solusi konkret dari pemerintah yang kerap melarang warga membuang sampah sembarangan, namun minim fasilitas.
“Kalau dilarang buang di pinggir jalan, pemerintah harusnya sediakan tempatnya dong. Jangan cuma melarang tapi enggak ngasih solusi. Kalau sudah menumpuk begini, baunya ke mana-mana, siapa yang tanggung jawab?” keluhnya.
DLH Akui Armada Sangat Jomplang
Merespons kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mengakui adanya kendala teknis yang berat.
Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi, Nuryamin, secara terbuka membeberkan data ketimpangan jumlah armada.
“Ya, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan kondisi sampah di lapangan kita harus akui kita armada terbatas,” ujar Nuryamin.
Ia menjelaskan bahwa jumlah truk sampah yang tersedia saat ini sangat jauh dari kebutuhan ideal untuk melayani wilayah seluas Kabupaten Sukabumi.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Di tengah keterbatasan itu, sebetulnya kita tetap ingin mengoptimalkan fungsi layanan kepada masyarakat. Namun, kalau bicara data dan hitungan kita, kebutuhan armada (truk sampah) untuk melayani se-Kabupaten Sukabumi itu idealnya butuh sekitar 250 unit,” jelasnya.
Faktanya, armada yang dimiliki saat ini tidak sampai seperempat dari kebutuhan ideal tersebut, bahkan beberapa di antaranya rusak.
“Nah, kondisi existing saat ini, kami di DLH hanya punya 54 unit. Itu pun, mohon maaf, 7 unit dalam kondisi rusak atau tidak bisa beroperasi maksimal. Jadi bisa dibayangkan perbandingannya,” tambah Nuryamin.
Akibatnya, pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan setiap hari di satu titik, yang memicu penumpukan.
“Makanya, karena keterbatasan armada yang sangat jomplang dengan luas wilayah ini, pola pengangkutannya jadwalnya jadi berputar atau sistem rotasi.
Jadi, tidak bisa dilakukan tiap hari rutin di satu titik lokasi, atau armada standby di sana, itu sulit. Itu barangkali salah satu faktor utama yang menyebabkan sampah menumpuk di lokasi-lokasi seperti Cipatuguran itu,” paparnya.
Ibu Kota Kabupaten Belum Terlayani Penuh
Keterbatasan ini berdampak pada cakupan wilayah layanan. Nuryamin merinci bahwa masih banyak kecamatan dan desa yang belum tersentuh layanan kebersihan DLH.
“Kalau kita lihat cakupan layanan, dari total 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, baru 36 kecamatan yang terjangkau atau terlayani oleh armada kebersihan kami,” kata Nuryamin.
“Lalu kalau turun ke tingkat desa, dari 381 desa dan 5 kelurahan, itu baru sekitar 154 desa/kelurahan yang terlayani,” lanjutnya.
Ironisnya, wilayah pusat pemerintahan pun belum sepenuhnya bebas dari masalah sampah.
“Bahkan, di Palabuhanratu sendiri saja, yang notabene adalah Ibu Kota Kabupaten, jujur saja belum semua jalur protokol atau jalan utamanya terlayani sepenuhnya oleh armada kami. Masih ada titik-titik yang belum terjangkau rutin,” aku Nuryamin.
Terkait keluhan warga soal minimnya fasilitas TPSS atau kontainer, Nuryamin tidak menampik hal tersebut. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat.
“Selain soal armada, memang butuh penyelesaian masalah sampah ini sejak dari sumber, yaitu rumah tangga. Memang, kami menyadari kami belum optimal dalam menghadirkan sarana prasarana seperti penyediaan kontainer (TPS) di setiap titik,” ujarnya.
“Tapi, kesadaran masyarakat atau budaya tertib sampah juga penting. Kalau fasilitas ada tapi budaya buang sembarangan masih ada, atau sebaliknya, ini akan terus berulang,” sambung Nuryamin.
Meski dihadapkan pada situasi pelik dan keterbatasan anggaran serta armada, Nuryamin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan angkat tangan.
“Tapi intinya, prinsip kami di Dinas Lingkungan Hidup, insya Allah kami tidak menyerah dengan keadaan ini. Kami tetap melakukan upaya pelayanan seoptimal mungkin di tengah segala keterbatasan armada dan personel tadi,” pungkasnya.
