Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), setelah dalam tiga tahun sebelumnya Pemkab Bogor hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.
Acara berlangsung di Auditorium Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Senin (26/5/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Bupati Rudy Susmanto menyebut keberhasilan ini sebagai hasil semangat kolektif seluruh elemen pemerintahan.
“Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP secara berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” ujar Rudy dalam keterangan yang diterima infoJabar, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya bekerja dengan nilai-nilai integritas.
“Hari ini kita mulai bekerja dengan hati. Laksanakan setiap program dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita yakin Kabupaten Bogor ke depan akan menjadi daerah yang lebih istimewa dan membanggakan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari.
“Langkah ke depan adalah menyelesaikan persoalan yang ada, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan terus memperbaiki sistem. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Di balik pencapaian ini ada banyak sosok tak terlihat dari tukang kopi, petugas kebersihan, satpam, dan semua yang telah melayani dengan penuh dedikasi. Maka layanilah masyarakat Kabupaten Bogor ke depan dengan lebih baik lagi,” beber Rudy.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan Pemkab Bogor dalam meraih WTP mencerminkan komitmen bersama dalam membangun transparansi dan akuntabilitas.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah dilakukan pemeriksaan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, meskipun jika ditemukan, akan dicantumkan dalam laporan, terutama yang berdampak pada potensi kerugian negara,” jelas Eydu.
