Sektor pariwisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian terpuruk di tengah kondisi ekonomi yang carut marut ditambah ragam kebijakan pemerintah yang dinilai tak memberi angin segar.
Dari catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bandung Barat, okupansi hotel, penginapan, serta restoran di Lembang turun terus sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2025 ini. “Kami mencatat ada penurunan okupansi sampai 30 persen selama Januari sampai Mei 2025 kali ini. Banyak faktor penyebabnya,” kata Koordinator Promosi PHRI KBB, Librantara saat ditemui, Sabtu (31/5/2025).
Sejumlah faktor yang dianggap sebagai biang kerok turunnya okupansi tersebut mulai kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kondisi itu diperparah dengan kebijakan serupa yang diterapkan di wilayah Banten.
“Memang kebijakan efisiensi anggaran dan study tour ini sangat berdampak. Biasanya di hari biasa, itu banyak rombongan siswa yang datang ke Lembang. Di luar memang wisatawan berkunjung di akhir pekan,” kata Librantara.
Penyebab lainnya yakni efisiensi anggaran yang berimbas pada berkurangnya penggunaan hotel sebagai tempat rapat, tempat menginap saat kunjungan kerja dilakukan oleh pemerintah.
“Kemudian tidak ada rapat lagi di hotel, itu juga sangat berpengaruh. Biasanya kan setiap minggu atau setiap bulan ada yang menggunakan ballroom sebagai tempat rapat, kemudian yang menginap banyak, sekarang setelah efisiensi jadi enggak ada semuanya,” kata Librantara.
Ia menyebut sejauh ini dampak tersebut bakal memburuk jika tidak ada peran pemerintah untuk ikut mencarikan solusinya. Jika didiamkan, bukan tak mungkin akan banyak pekerja yang terpaksa menganggur.
“Memang laporan pengurangan karyawan dampak dari penurunan ini belum ada, kita harapkan juga tidak sampai ke arah itu. Memang mesti dicari solusinya, termasuk dari pemerintah,” kata Librantara.
Sementara itu, salah satu pelaku sektor pariwisata di Lembang, Sapto Wahyudi, mengatakan imbas pelarangan study tour oleh Dedi Mulyadi, setidaknya ada puluhan rombongan yang memutuskan membatalkan kunjungan.
“Ya sangat terasa sejak Januari mungkin 50 rombongan yang cancel, kalau hitung orangnya mungkin ribuan,” kata Sapto.
