Pemerintah Kota Cimahi mengunggah besaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Nominalnya sebesar Rp1,402 triliun, turun sekitar Rp238 miliar dari tahun 2025.
Penurunan APBD itu karena adanya pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sebesar Rp625.974.604.016 yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lainnya.
Kemudian APBD itu bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah sebesar Rp776.065.027.270. sementara belanja daerah Kota Cimahi tahun ini sebesar Rp1,608 triliun. Artinya ada selisih antara APBD dengan belanja daerah sebesar Rp205 miliar. Namun defisit itu ditutupi dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp205.991.407.460.
“Untuk APBD tahun ini kita sudah unggah di media sosial, itu sekitar Rp1,402 triliun. Nanti unggahan akan ada juga soal realisasinya, ini semua keterbukaan informasi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Pemangkasan dana transfer membuat pemerintah daerah melakukan penghematan besar-besaran. Penghematan dilakukan sesuai arahan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan wakilnya Adhitia Yudisthira.
“Kalau selisih dengan TKD tahun 2024 itu Rp218 miliar, dan kalau dibandingkan dengan target KUA (kebijakan umum anggaran) 2026 selisihnya Rp238 miliar,” ujar Harjono.
Sejatinya, belanja daerah tahun 2026 yang sudah diramu demi memfasilitasi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi yang baru mencapai Rp1,9 triliun. Namun pemangkasan TKD membuat pemerintah mesti meramu ulang rencana belanja tahun depan menyesuaikan dengan APBD.
“Ya kita bahas lagi, cuma garis besarnya kita akan menggunakan skema APBD ketika tahun 2023 (Rp1,5 triliun). Karena kan tahun lalu itu Rp1,7 triliun, jadi tahun depan baseline APBD kita sama dengan 2023,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira.
Dampak dari pemangkasan TKD itu juga, sesuai pembahasan dengan Wali Kota Cimahi, kata Adhitia, akan ada efisiensi belanja daerah. Utamanya perjalanan dinas, makan dan minum, serta belanja alat tulis kantor.
“Sudah ditekankan sama Pak Wali Kota juga, kegiatan yang sifatnya seremonial seperti perjalanan dinas, kemudian mamin, dan belanja ATK kita potong sampai 50 persen,” kata Adhitia.
Adhitia menyebut ads potensi pengiritan pengeluaran sebesar Rp17 miliar dari pemakaian utilitas seperti listrik, air, serta AC. Namun utilitas itu tetap akan berjalan normal untuk tempat pelayanan publik seperti RSUD, puskesmas, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Jadi buat utilitas aja setahun kita bayar Rp17 miliar. Nanti jadi kalau kerja pulang jam 4 sore, ya sudah jam segitu dimatikan semuanya. Kecuali di puskesmas, lalu rumah sakit, itu tetap normal,” kata Adhitia.
