Potensi gempa Megathrust Selat Sunda yang diprediksi mampu memicu gelombang tsunami hingga 20 meter di pesisir selatan Jawa Barat bukan sekadar ancaman di atas kertas.
Di Kabupaten Sukabumi, kerentanan kawasan Palabuhanratu terhadap bencana ini mendorong desakan percepatan pembangunan infrastruktur mitigasi yang konkret, yakni Jalur Lingkar Utara.
Berdasarkan analisis risiko bencana, Kelurahan Palabuhanratu yang terletak di area teluk memiliki tingkat kerentanan yang mengkhawatirkan.
Riset menunjukkan sekitar 57,33 persen wilayah tersebut berisiko terdampak tsunami dengan estimasi waktu tiba gelombang (arrival time) hanya sekitar 20 hingga 22 menit pascagempa.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menilai kondisi geografis tersebut menuntut adanya jalur evakuasi yang reliabel.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ia mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jalan alternatif rute Cisolok-Cikakak-Palabuhanratu (Cimanggu) pada tahun anggaran 2026.
Menurut Junajah, rencana pembangunan jalur ini sejatinya merupakan wacana lama yang telah memiliki site plan dan titik koordinat yang jelas. Namun, realisasinya tersendat akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.
“Saya berharap ini bukan wacana lagi. Anggarannya dulu sudah ada, targetnya tahun 2012, 2022, hingga 2023 itu harus selesai, tetapi terkendala Covid-19,” ujar Junajah kepada infoJabar, Rabu (7/1/2026).
Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Sukabumi Asep Japar saat ini, proyek tersebut harus kembali menjadi prioritas utama.
Hal ini mengingat jalur pantai yang ada saat ini sangat rentan terputus jika terjadi bencana, baik tsunami, banjir, maupun tanah longsor.
Menyadari besarnya kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur tersebut, Junajah mengusulkan skema pembagian beban anggaran (cost sharing) antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum perubahan signifikan dalam realisasi fisik jalan tersebut.
“Mungkin (APBD) terbentur anggaran. Mudah-mudahan Kabupaten bisa membebaskan lahannya karena site plan-nya sudah ada. Provinsi membangun jembatannya, dan secara fisik jalan oleh (Pemerintah) Nasional,” papar Junajah.
Urgensi jalur Cisolok-Cimanggu ini tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi bencana, tetapi juga sebagai penyangga ekonomi warga.
Junajah menyoroti bahwa jalur lintas utara yang melintasi tiga kecamatan ini Cisolok, Cikakak, dan Palabuhanrat akan menjamin aktivitas ekonomi dan pariwisata tetap berjalan meski jalur pantai selatan lumpuh.
“Jika jalur ini sudah dibangun, evakuasi akan lancar. Terutama jalur ekonomi dan pariwisata dari arah atas tidak akan lumpuh (saat bencana terjadi),” tambahnya.
Junajah menegaskan, mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan sosialisasi dari BMKG atau BNPB, melainkan harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur evakuasi yang memadai demi meminimalisasi korban jiwa.
